Dorong Digitalisasi Pengelolaan APBN Berorientasi pada Pelayanan Publik, Ombudsman Papua Barat Hadiri Forum Konsultasi Publik
Kabar Perwakilan • Kamis, 27/08/2026... dalam membangun kepercayaan publik.Selain Ombudsman Papua Barat, forum turut menghadirkan Albert Tudu, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IB, yang membahas transaksi CMS dan KKP, Kepala C...
Ombudsman RI dan Pemkab OKU Perkuat Kerja Sama Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kabar Ombudsman • Kamis, 20/08/2026JAKARTA - Ombudsman RI menegaskan bahwa kerja bersama perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki kepercayaan publik yang hingga kini masih menjadi tantangan bersama. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, saat memberikan sambutan dalam audiensi sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kamis (20/8/2026), di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
Begal dan Ujian Pelayanan Publik
Artikel • Rabu, 19/08/2026... sangat mendasar: kepercayaan publik.Bagi korban, kehilangan kendaraan bukan sekadar kehilangan benda. Ada pekerjaan, penghasilan, mobilitas, dan kebutuhan keluarga yang ikut terganggu.Karena itu, k...
Ombudsman Sulsel Dorong Poltekpel Barombong Hadirkan Pelayanan Bernilai dan Bebas Maladministrasi
Kabar Perwakilan • Jum'at, 07/08/2026... dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi sengketa maupun maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan.Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan Politeknik Pelayaran B...
Menakar Gagasan RSPM Bebas Maladministrasi
Artikel • Selasa, 04/08/2026... untuk memulihkan kepercayaan publik dengan menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus dikelola dengan serius dan berintegritas. Transformasi ini menuntut penguatan kapasitas SDM, bukan hanya pada a...
Ombudsman Sulsel Gelar Entry Meeting, Kualitas Layanan dan Kepercayaan Publik Jadi Sorotan.
Kabar Perwakilan • Jum'at, 31/07/2026... untuk memulihkan kepercayaan publik dengan menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus dikelola dengan serius dan berintegritas. Transformasi ini menuntut penguatan kapasitas SDM, bukan hanya pada a...
Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik: Instrumen untuk Meningkatkan Kualitas Layanan
Artikel • Kamis, 30/07/2026... menjadi modal dari kepercayaan publik, sementara lembaga yang mendapat opini rendah mendapatkan pedoman perbaikan dari rekomendasi yang diberikan.Penilaian Opini Ombudsman RI, terutama setelah dilaku...
Abai Maladministrasi Terbitlah Korupsi
Artikel • Senin, 27/07/2026Kasus dugaan korupsi Command Center di Gorontalo tidak layak dibaca semata sebagai perkara pidana. Ia adalah cermin dari tata kelola administrasi publik yang sejak awal longgar, lalu dibiarkan berkembang menjadi penyimpangan anggaran, kerugian negara, dan runtuhnya kepercayaan publik.
PEKPPP: Instrumen Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan dini Maladministrasi
Artikel • Senin, 27/07/2026Pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi, pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pelayanan publik adalah wajah nyata negara di mata masyarakat. Kualitas layanan yang buruk bukan hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga membuka ruang bagi praktik maladministrasi. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan publik harus menjadi prioritas utama bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Ombudsman Republik Indonesia.
Hadiri Forum Tata Kelola Organisasi Kemenkum, Ombudsman RI Bicara Dampak Maladministrasi
Kabar Ombudsman • Selasa, 21/07/2026Jakarta- Maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik memiliki berbagai dampak di antaranya menurunnya kualitas pelayanan, menghambat kepastian hukum, mengurangi kepercayaan publik, dan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan saat menjadi narasumber dalam Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi pada Selasa (21/7/2026) di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta.
Loading...
Loading...
