Galeri Video

Rabu, 20/10/2021

Ombudsman dan Pengawasan Pelayanan Publik - Ngobrol Asyik Pos Kupang

Ombudsman dan Pengawasan Pelayanan Publik - Ngobrol Asyik Pos Kupang
 Tags : ombudsman ri,Robert Na Endi Jaweng,ombudsman ri perwakilan ntt,darius beda daton,pos kupang

Jum'at, 10/09/2021

Ombudsman RI Perwkilan Sumbar Panggil Sekda Sumbar Minta Klarifikasi Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur

Terkait hasil klarifikasi yang diberikan oleh mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbar ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani menyatakan, akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Ombudsman RI menyatakan, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan klarifikasi dengan beberapa pihak terkait lainnya. Sejauh ini, Ombudsman RI melihat ada indikasi maladministrasi dalam kasus ini untuk itu Ombudsman RI berharap Mendagri juga turun tangan melakukan penyelidikan terkait ini. Selain itu, fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong penggunaan hak angket untuk menanggapi persoalan surat permintaan sumbangan. Sementara polisi menyatakan tidak menemukan adanya unsur penipuan dalam kasus ini, namun demikian polisi tetap akan melanjutkan penyelidikan kasus surat permintaan sumbangan ini.
 Tags : No Tags

Rabu, 08/09/2021

Ombudsman RI Perwakilan Aceh Investigasi Dugaan Penyimpangan Proses Seleksi Beasiswa Di BPSDM Aceh

Terkait Banyaknya Pelaporan Masyarakat Mengenai Dugaan Penyimpangan Seleksi Pemerima Beasiswa Yang Saat Ini Sedang Dalam Proses Penerimaan Di Aceh, Ombudsman RI Perwakilan Aceh Membentuk Tim Investigasi Untuk Menindaklanjuti Pelaporan Masyarakat Tersebut
 Tags : Ombudsman Aceh,Ombudsman Perwakilan Aceh,Ombudsman RI Aceh

Rabu, 25/08/2021

Geger Beredar Surat Gubernur Sumatera Barat Minta Sumbangan, Ini Kata Ombudsman

Menurut Ombudsman RI, daerah memang boleh menghimpun dana publik dari pihak ketiga yang biasanya tercatat sebagai pendapatan lain-lain. Namun diiingatkan bahwa dalam pengumpulan, pengelolaan, hingga penggunaan dana pihak ketiga, harus memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.
 Tags : sumaterabarat,Ombudsman RI,beritaperwakilan

Rabu, 25/08/2021

Ombudsman RI Perwakilan Maluku Minta Pemda Malteng Segera Realisasikan Pembayaran Insentif Nakes

Ombudsman RI Perwakilan Maluku meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, segera merealisasikan pembayaran Insentif Covid 19 bagi tenaga kesehatan (Nakes) Kabupaten itu. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamat menyatakan, polemik insentif Nakes di Maluku sudah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir, untuk itu pemerintah segera melakukan pembayaran.
 Tags : No Tags

Jum'at, 20/08/2021

Ombudsman Apresiasi Gerai Vaksin Presisi Polres Simeulue.

"Terkait acara launching ini, saya beri apresiasi yang tinggi kepada Kapolres yang telah proaktif dan progresif memajukan program vaksinasi di Simeulue, yang bagian kecil dari pelosok nusantara Indonesia," kata Taqwaddin. Taqwaddin mengatakan kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyat. Vaksin, kata dia, adalah salah satu upaya melindungi rakyat agar tercegah dari serangan Covid-19. "Dengan proaktif dan progresif melakukan kegiatan vaksin secara keliling ke seluruh kecamatan atau seluruh Polsek, berarti Polres Siemeulu telah melaksanakan kewajiban perintah konstitusi," kata Taqwaddin. Taqwaddin mengharapkan agar warga Siemeulu bersedia tanpa paksaan untuk melakukan vaksin. Karena vaksin untuk kesehatan dan menjadi hak rakyat mendapatkan secara cuma-cuma.
 Tags : Ombudsman Aceh,Ombudsman RI Aceh,Ombudsman Perwakilan Aceh

Senin, 16/08/2021

Ombudsman: Pemeritah Harus Terbuka Menjelaskan Kendala Vaksinasi

Sejumlah daerah mulai mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang hampir habis, Lalu pekan ini publik digegerkan dengan pemberitaan dugaan vaksin kosong yang diterima salah satu pelajar di jakarta, Kasus penyuntikan vaksin Covid-19 kosong yang terjadi di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, berakhir damai. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Guruh Arif Darmawan mengatakan, pelapor berinisial BLP dan tersangka EO sepakat berdamai terkait dugaan kasus vaksin kosong. Pelapor dan keluarga korban berinisial BLP itu memutuskan mencabut laporan terhadap tersangka EO di Polres Metro Jakarta Utara setelah melakukan mediasi pada Selasa (10/8) malam karut marut pelaksanaan vaksin juga diwarnai dengan membludaknya peminat vaksin hingga terjadi kerumunan Apa Kabar Indonesia Pagi TV One, 12 Agustus 2021 Sumber: https://youtu.be/PtIqBOSJiaw
 Tags : Ombudsman RI,Indraza Marzuki Rais,Vaksin,Covid19

Senin, 16/08/2021

Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, 16 Agustus 2021

Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan "Keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembagalembaga Negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini".
 Tags : No Tags

Jum'at, 13/08/2021

Mata Najwa - Kawal Uang Rakyat

Polemik tes wawasan kebangsaan di KPK masih terus berlanjut. Kabar terakhir, KPK menolak rekomendasi Ombudsman atas temuan maladministrasi pada TWK pegawai KPK. Surat keberatan pun telah dilayangkan ke Ombudsman. Robert Na Endi Jaweng, Pimpinan Ombudsman RI, menilai pemahaman KPK kepada Ombudsman tidak sepenuhnya tepat. Dari sekian banyak kasus, baru KPK yang mengajukan keberatan terhadap rekomendasi Ombudsman. "Baru kali ini ada keberatan dari pihak terlapor (KPK), dari sekian banyak kasus yang ditangani Ombudsman," ungkap Robert Na Endi Jaweng Pimpinan Ombudsman RI. Mata Najwa, 11 Agustus 2021 Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=u7I6wcOh6Ws
 Tags : No Tags

Minggu, 08/08/2021

Plt Bupati Lembata Tolak Tunjangan Rp408 Juta, Sebut Gaji Tak Wajar, Ombudsman NTT Beri Apresiasi

TRIBUN-VIDEO.COM - Plt Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday dikabarkan menolak honor senilai Rp408juta per bulan yang diberikan oleh pemerintah. Menurutnya, honor bupati tersebut sangat tidak wajar dan terkesan memboroskan anggaran daerah. Terkait hal itu, Kepala Ombudsman RI, Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton mengapresiasi dan berterima kasih atas aksi yang dilakukan Thomas.
 Tags : Ombudsman RI Perwakilan NTT,ombudsman ntt,darius beda daton,apresiasi,plt bupati lembata