|
Jabatan | KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama | Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Cirebon, 09 April 1975 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S3 Doktor Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 2024 | |
| Profil | Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si. menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031. Ia sebelumnya merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR RI pada Januari 2026. Memiliki latar belakang sebagai aktivis yang aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Selama bertugas di Ombudsman RI, ia fokus pada pengawasan sektor kemaritiman, investasi, dan energi. Ia juga aktif mendorong upaya pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik. Lahir di Cirebon pada 9 April 1975. Pendidikan doktoralnya ditempuh pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta. Sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, Hery memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan publik dan advokasi. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX pada periode 2014–2019. Ia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode, yaitu 2004–2009 dan 2009–2014. Selain itu, Hery pernah menjadi Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS pada periode 2016–2021. Ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2017–2022. Selama menjabat sebagai Ombudsman RI, Hery Susanto dikenal aktif menyuarakan penguatan kelembagaan Ombudsman melalui revisi Undang-Undang Ombudsman. Ia juga mendorong peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi multipihak melalui pendekatan Eptahelix untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. | |
|
Jabatan | WAKIL KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama | Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | , 11 Oktober 1980 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S2 Doktor | |
| Profil | Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. merupakan akademisi dari Universitas Jember yang memiliki latar belakang pendidikan dari Universitas Brawijaya. Ia dikenal aktif dalam bidang akademik dan pengembangan keilmuan hukum. Di lingkungan akademik, Rahmadi Indra Tektona menjabat sebagai Koordinator Konsentrasi Hukum Perdata dengan jabatan Associate Professor. Ia berperan dalam pengembangan kajian hukum perdata serta pembinaan kegiatan akademik di lingkungan fakultas. Pada Januari 2026, Rahmadi Indra Tektona terpilih sebagai Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031 melalui proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI. Sebelum menjabat di Ombudsman RI, ia memiliki pengalaman dalam bidang kebijakan publik dan pemerintahan. Ia pernah menjadi Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI serta terlibat dalam Dewan Pendidikan Kota Malang. Pengalaman akademik dan keterlibatannya dalam berbagai forum kebijakan publik menjadi bekal dalam mendukung penguatan pengawasan pelayanan publik melalui peran strategisnya di Ombudsman Republik Indonesia. | |
|
Jabatan | ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama | Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Gresik, 01 Juli 1980 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S3 Doktor Hukum 2020 | |
| Profil | Sebelum menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar bekerja sebagai Asisten Ahli Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Ia juga aktif di bidang akademik sebagai dosen pada Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta serta dosen di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Abdul Ghoffar lahir di Gresik pada 1 Juli 1980. Ia meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Pendidikan magister ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia juga memiliki dua gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2005 dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2002. Selain pendidikan formal, ia juga mengikuti program pengembangan internasional. Ia menempuh kursus Bahasa Inggris di Melbourne, Australia pada tahun 2015–2016. Ia juga mengikuti short course Judicial Review of the Constitutionality of Law di The Hague University of Applied Sciences, Belanda pada tahun 2019. Sebelum menekuni karier di bidang hukum dan akademik, Abdul Ghoffar pernah bekerja sebagai wartawan di beberapa media, antara lain Harian SURYA, Surabaya Pos, dan Jurnal Nasional. Ia juga pernah menjadi Tenaga Ahli DPR RI serta mengajar sebagai dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta. Pengalaman akademik, profesional, dan pengalamannya di lembaga negara menjadi bekal dalam menjalankan tugas pengawasan pelayanan publik di Ombudsman Republik Indonesia. | |
|
Jabatan | ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama | Fikri Yasin, S.I.Kom., M.I.Kom | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Lampung Timur, 10 Agustus 1971 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S2 Magister Komunikasi Politik 2013 | |
| Profil | Lahir di Lampung Timur pada 10 Agustus 1971. Pendidikan Magister Komunikasi Politik ia tempuh di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2011–2013. Sebelum mengemban amanah di Ombudsman RI, Fikri Yasin memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi, antara lain Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah. Pengalaman tersebut membentuk kompetensinya dalam bidang komunikasi politik, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan. | |
|
Jabatan | ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama | Dr. Maneger Nasution, S.Ag., M.A., M.H., | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Pasaman Barat, 02 Februari 1968 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S3 Pendidikan Islam 1997 | |
| Profil | Lahir di Pasaman Barat, Sumatera Barat pada 2 Februari 1968. Maneger Nasution dikenal sebagai akademisi dan praktisi hak asasi manusia yang memiliki pengalaman panjang dalam isu kerukunan antarumat beragama, hukum, serta perlindungan hak warga negara. Pendidikan sarjana ditempuh di IAIN Imam Bonjol Padang. Ia kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Muhammadiyah Jakarta serta menempuh pendidikan hukum untuk memperkuat kompetensinya di bidang hak asasi manusia dan tata kelola hukum. Sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, Maneger Nasution memiliki pengalaman di berbagai lembaga negara. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada periode 2012–2017. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada periode 2019–2024. Selain itu, ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial melalui Majelis Ulama Indonesia, khususnya pada bidang kerukunan dan hukum. Pengalaman tersebut menunjukkan komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia, perlindungan korban, serta penguatan sistem hukum nasional. | |
|
Jabatan | ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama | H. Nuzran Joher, S.Ag.,M.si | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Kerinci, 28 Oktober 1973 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S2 Magister 1997 | |
| Profil | Lahir di Kerinci pada 28 Oktober 1973. Pendidikan sarjana ditempuh di IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 1997. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Pramita Indonesia dan menyelesaikannya pada tahun 2009. Sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, Nuzran Joher memiliki pengalaman panjang di bidang legislatif dan ketatanegaraan. Ia pernah menjabat sebagai pimpinan dan anggota alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ia juga pernah menjadi Staf Ahli Ketua DPR RI. Selain itu, ia terlibat dalam kegiatan kajian ketatanegaraan di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pengalaman tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam penguatan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. | |
|
Jabatan | ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama | Partono, MA | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Klaten, 20 April 1977 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S2 Master of Arts 2006 | |
| Profil | Partono, M.A. lahir di Klaten pada 20 April 1977. Pendidikan sarjana ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996–2001 dengan bidang Ilmu Politik. Ia kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Arts dari International Institute of Social Studies, The Hague, Belanda pada tahun 2005–2006. Partono memiliki pengalaman panjang dalam bidang kepemiluan, tata kelola pemerintahan, serta riset dan analisis kebijakan publik. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada periode 2018–2023 dengan peran dalam penyelenggaraan dan pengawasan tahapan pemilu di tingkat provinsi. Sebelumnya, ia juga berperan sebagai Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada periode 2013–2018. Pengalaman internasionalnya antara lain sebagai Project Officer Electoral Management pada UNDP Indonesia pada periode 2008–2011 yang berfokus pada penguatan manajemen pemilu dan kapasitas kelembagaan. Ia juga pernah menjadi Advisor atau Konsultan Daftar Pemilih pada IFES Indonesia pada periode 2011–2018 serta Peneliti Senior pada Center for Electoral Reform pada periode 2007–2008. Selain itu, Partono aktif di bidang akademik sebagai dosen di STIA Mandala Indonesia pada periode 2001–2004. Ia juga terlibat sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Institute for Research and Empowerment Yogyakarta.Pada periode terbaru, ia dipercaya sebagai Ketua Tim Regulasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2024. Ia juga menjadi Peneliti Senior di NETGRIT sejak tahun 2023 serta menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama atau Manajer Kajian dan Analisis Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2025. | |
|
Jabatan | ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama | Robert Na Endi Jaweng, S.I.P.,M.A.P. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Nusa Tenggara Timur, 17 November 1976 | |
| Agama | Katolik | |
| Pendidikan | S2 Administrasi Publik 2012 | |
| Profil | Robert Na Endi Jaweng merupakan Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021–2026 yang kembali terpilih untuk masa jabatan 2026–2031. Pada periode pertamanya di Ombudsman RI, Robert mengampu pengawasan pada sektor Kepegawaian, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, dan Sosial. Ia juga bertanggung jawab atas koordinasi pengawasan pada sejumlah wilayah perwakilan Ombudsman, yaitu Jawa Tengah, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Robert memiliki rekam jejak panjang dalam kegiatan organisasi. Sejak masa mahasiswa ia aktif di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dari tingkat cabang hingga pengurus pusat. Ia juga terlibat dalam berbagai organisasi dan forum kebijakan publik seperti Forum Masyarakat Pemantauan Parlemen Indonesia dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Saat ini ia menjadi penasihat di tingkat pusat pada sejumlah organisasi kemasyarakatan Katolik, antara lain Pemuda Katolik, Ikatan Sarjana Katolik, Vox Point Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, serta Komisi Kerawam Konferensi Waligereja Indonesia. Selain aktivitas organisasi, Robert juga aktif sebagai penulis dan kolumnis di berbagai media massa serta jurnal ilmiah. Ia merupakan penulis buku Empat Wajah Desentralisasi yang diterbitkan oleh Penerbit Kompas pada tahun 2021. Sebelum menjadi pimpinan Ombudsman RI, Robert berkarier di Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Ia memulai sebagai peneliti pada periode 2001–2007, kemudian menjabat sebagai Manajer Relasi Eksternal pada periode 2007–2012, dan Direktur Eksekutif pada periode 2012–2021. Ia juga menerima MIPI Award dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia atas kontribusinya dalam kajian pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam berbagai kegiatan eksternal, Robert pernah berkontribusi sebagai juri dan tim ahli di sejumlah lembaga nasional. Ia pernah menjadi Juri People of the Year Metro TV pada tahun 2024, Juri Penghargaan Pembangunan Daerah Kementerian PPN atau Bappenas sejak 2012 hingga 2024, serta Tim Ahli DPD RI dalam pembahasan sejumlah rancangan undang-undang seperti RUU Pilkada, RUU Daya Saing Daerah, dan RUU Daerah Kepulauan. Ia juga pernah menjadi juri dalam berbagai penghargaan dan program penilaian kinerja pemerintahan, antara lain seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Investment Award oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, penilaian kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PANRB, Leadership Award kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, serta pemilihan daerah atau kepala daerah inovatif oleh Majalah Tempo. Pengalaman panjang di bidang kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan pengawasan pelayanan publik menjadi bekal dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Ombudsman Republik Indonesia. | |
|
Jabatan | ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama | Syafrida Rachmawati Rasahan, S. H., M.H. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Dabo Singkep, 03 Februari 1977 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S2 Magister Hukum - | |
| Profil | Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H., M.H. lahir di Dabo Singkep pada 3 Februari 1977. Pendidikan sarjana hukum kemudian dilanjutkan dengan program Magister Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara. Sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan memiliki pengalaman panjang dalam bidang pengawasan demokrasi dan kepemiluan. Ia menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara selama dua periode, yaitu 2013–2018 dan 2018–2023. Selama menjabat di Bawaslu, ia berperan dalam penguatan integritas pemilu, penegakan aturan kepemiluan, serta perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam proses demokrasi. Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Ombudsman RI. |
|
Jabatan | SEKRETARIS JENDERAL |
| NIP | 197309161993111001 | |
| Nama | Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP., M.Si, M.Si. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Palembang, 16 September 1973 | |
| Agama | Kristen | |
| Pendidikan | S3 Doktor Ilmu Administrasi 2013 | |
| Profil | Lahir di Palembang 16 September 1973, Suganda menamatkan Diploma 4 di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1997, S2 Sosiologi di Universitas Indonesia di tahun 2002 dan Ilmu Pemerintahan di Universitas Jendral Ahmad Yani di tahun 2013 dengan predikat Lulusan Terbaik tingkat program studi / Cumlaude. Gelar Doktor diperolehnya di Universitas Padjadjaran pada tahun 2013 dengan predikat Cumlaude. Suganda mengawali karir di pemerintahan sebagai Kepala Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Jayaloka pada tahun 1997. Tahun 1998, ia dipercaya sebagai Sekretaris Wilayah Kecamatan dan menoreh prestasi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan tercepat dalam rekapitulasi Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Musi Rawas dan kecamatan terbaik program Gerakan Sayang Ibu tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Ia kembali menorehkan berbagai prestasi saat menjabat Sekretaris Kecamatan Selangit pada 2002-2005, di antaranya terbaik dalam pengumpuolan Pajak Bumi dan Bangunan Se-Kabupaten Musi Rawas. Pada tahun 2005, Suganda melanjutkan karir di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai Kepala Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi. Selanjutnya ia membangun Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) saat menjadi Kepala Sub Bidang Diklat Struktural tahun 2007-2008. Ia kemudian menata program tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai di Kabupaten Musi Rawas ketika menjabat Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Di tahun 2013, Suganda menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan. Ia membantu proses pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara saat menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan tahun 2014. Ia membuat buku sejarah “Dari Periode ke Periode Bupati Musi Rawas”saat menjabat Asisten Administrasi Umum. Berbagai prestasi yang telah dicapai Suganda membuatnya terpilih dalam lelang jabatan Kepala Biro Umum dan Kepegawaian di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun 2015. Di bawah kepemimpinannya ia berhasil mengisi pejabat struktural di Bekraf. Ia juga berhasil mengisi kekosongan staf baik PNS maupun Non PNS di lembaga tersebut. Tugas berat menanti Suganda saat ia dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 2018. Prioritas utama saat itu adalah melengkapi jabatan struktural yang kosong dan kebutuhan sumber daya manusia yang belum terpenuhi serta peningkatan kualitas SDM pusat maupun perwakilan. Ia menjawab tantangan tersebut dengan mengisi seluruh kekosongan SDM di Ombudsman RI. Suganda kemudian menginisiasi pengaplikasian tanda tangan elektronik di lingkungan Ombudsman RI pada tahun 2020. Atas inisiatifnya tersebut proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Suganda meraih berbagai prestasi lainnya seperti Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Ombudsman Tahun 2017-2023, predikat Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dan 2023, sertifikat ISO 9001:2015 Audit Sistem Standar Manajemen Mutu Tahun 2019, Peringkat Ketiga Terbaik Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kategori Lembaga Negara Tahun 2020 dan 2022, Peringkat Pertama Kinerja Anggaran pada Kelompok Kementerian dan Lembaga Pagu Kecil dengan Predikat Sangat Baik, Terbaik Pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Pagu Sedang Tingkat Satuan Kerja Lingkup KPPN Jakarta VII, Predikat Sangat Baik atas Keberhasilan Ombudsman RI menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Peringkat Kedua Terbaik dalam Hasil Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kategori Lembaga Non Struktural Tahun 2022, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik pada Kategori Lembaga Pemerintahan, serta masuk Peringkat 10 besar Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan NKK Melalui Instrumen Maturitas NKK Tahun 2022. Di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, pada tanggal 31 Maret 2023, Suganda dilantik menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selama ia menjabat sampai dengan November 2023, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih beberapa penghargaan, di antaranya adalah Indonesia Award Kategori Excellent Award for Initiative Strategic oleh Media iNews, Apresiasi Tokoh Indonesia Kategori Pemerintah Daerah Penggerak Kemajuan Daerah Berciri Kepulauan dari Tempo Group, Anugerah Merdeka Belajar Kategori Pemerintah Daerah Sub Kategori Program Indonesia Pintar dari Kemdikbudristek RI, BKN Award Peringkat ke-2 Kategori Implementasi Manajemen Kinerja ASN, BKN Award Peringkat ke-5 Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Pegawai, Peringkat ke-4 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Penghargaan atas partisipasi dan dukungan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Seluruh Indonesia oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Sertifikat Akreditasi “A” sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Terbaik I Kategori Media Audio Visual Anugerah Media Humas Tahun 2023, Terbaik III Kategori Siaran Pers dan Media Internal Anugerah Media Humas 2023, Terbaik II Kategori Radio Host Indonesiapersada.id Award, penghargaan Perlindungan Konsumen dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Saat ini Suganda juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) tahun 2020-2025 dan Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023-2028. Pada tanggal 2 Januari 2024 Presiden RI Joko Widodo melalui Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Suganda. Tanda kehormatan ini diberikan atas jasa dalam bidang layanan pemerintahan melalui transformasi digital Ombudsman Satu Aplikasi (OSA) yang mengintergrasikan semua aplikasi kerja (Aplikasi Presensi Online dan Kinerja) dan penguatan kelembagaan dengan penambahan unit kerja baru sesuai kebutuhan organisasi sehingga terwujudnya layanan pegawai yang mudah dan epat serta meningkatkan kualitas lembaga yang proporsional, efektif dan akuntabel. |
|
Jabatan | KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| NIP | 197304161994021001 | |
| Nama | Latif Maulana Razak, S.Sos., M.Si. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta, 16 April 1973 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S2 Sosiologi 2003 | |
| Profil | ||
|
Jabatan | KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA DAN ORGANISASI |
| NIP | 197009161994032003 | |
| Nama | Esti Budiyarti, S.H., M.H. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Karanganyar, 16 September 1970 | |
| Agama | Katolik | |
| Pendidikan | S2 Ilmu Hukum 2013 | |
| Profil | Esti Budiyarti, S.H., M.H merupakan Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia sejak September 2023, dengan pengalaman sebagai aparatur sipil negara di bidang hukum, kerja sama internasional, dan perancangan peraturan perundang-undangan. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Diponegoro dan Magister Hukum Universitas Indonesia ini sebelumnya menjabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk sebagai Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Didukung pengalaman pelatihan dan forum internasional, beliau berperan dalam memperkuat fungsi hukum, kerja sama, dan organisasi di Ombudsman RI guna mendorong tata kelola kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. | |
|
Jabatan | KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK |
| NIP | 197906071998101002 | |
| Nama | Syahrul Bayan, S.STP. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Gowa, 07 Juni 1979 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | D IV Pemerintahan 2002 | |
| Profil | ||
|
Jabatan | KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM |
| NIP | 197411081993112001 | |
| Nama | Leni Milana AP.,S.IP.,M.Si. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Palembang, 08 November 1974 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S2 Magister Sosiologi 2003 | |
| Profil | Wanita kelahiran kota pempek Palembang, menamatkan D4 di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada tahun 1997, S1 ilmu social dan politik Universitas Taman Siswa Palembang Tahun 2001, lalu Menamatkan S2 program studi kesejahteraan social konsentrasi Otonomi dan Pembangunan Lokal Universitas Indonesia tahun 2003. Sebelum menjabat sebagai kepala biro sdm dan umum pernah bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pernah menjabat Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Widyaiswara BPSDM Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi BKD Kabupaten Banyuasin. selain itu sebagai assesor pemerintahan. Organisasi yang pernah antara lain Ikatan alumni Pendidikan tinggi kepamongprajaan (IKAPTK) | |
|
Jabatan | KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI |
| NIP | 198106222003121003 | |
| Nama | Dodi Wahyugi, ST., MMSI | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Baturaja, 22 Juni 1981 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S2 Magister Manajemen Sistem Informasi 2008 | |
| Profil | ||
| Jabatan | Plt. INSPEKTUR | |
| NIP | 197906212006041012 | |
| Nama | Mochammad Bahrunsyah Lamatenggo | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | - , 02 Maret 0000 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | - - - | |
| Profil |
|
Jabatan | Keasistenan Utama Resolusi Dan Monitoring |
| NIO | 196709072000043001 | |
| Nama | Dominikus Dalu S, S.H., M.H. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Flores , 07 September 1967 | |
| Agama | Katolik | |
| Pendidikan | S2 Hukum | |
| Profil | ||
|
Jabatan | Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi |
| NIO | 197303222000083001 | |
| Nama | Herru Kriswahyu S.Sos. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta , 22 Maret 1973 | |
| Agama | Katolik | |
| Pendidikan | S1 Sosial | |
| Profil | ||
|
Jabatan | Keasistenan Utama I Bidang Penegakan Hukum Peradilan dan HAM |
| NIO | 197403302000103001 | |
| Nama | Nugroho Andriyanto SH. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Sleman , 30 Maret 1974 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S1 Hukum | |
| Profil | ||
|
Jabatan | Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat |
| NIO | 197508212001063001 | |
| Nama | Patnuaji Agus Indrarto SS., M.K.P. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta , 21 Agustus 1975 | |
| Agama | Kristen | |
| Pendidikan | S1 Sastra | |
| Profil | ||
|
Jabatan | Keasistenan Utama Manajemen Mutu |
| NIO | 197802022001064001 | |
| Nama | Awidya Mahadewi SS.,MAP. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Solo , 02 Februari 1978 | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan | S2 Magister Administrasi Publik | |
| Profil | ||
| Jabatan | Keasistenan Utama VI Infrastruktur, Perhubungan, TI dan lingkungan | |
| NIO | 197201162000034001 | |
| Nama | Elisa Luhulima, S.H., LL.M. | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Hongkong , 16 Januari 1972 | |
| Agama | Katolik | |
| Pendidikan | S2 Magister Hukum | |
| Profil |
