Hadiri Knowledge Sharing DJKN, Ombudsman Kalbar Tekankan Pentingnya Pelayanan Publik Inklusif, Humanis dan Bebas Maladministrasi

PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menghadiri kegiatan Knowledge Sharing dengan tema "Pelayanan Publik yang Prima untuk Mewujudkan Kepercayaan Publik" yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat, bertempat di Aula DJKN Kalimantan Barat pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan dihadiri oleh Kakanwil DJKN Kalimantan Barat, Kakanwil Pajak Kalimantan Barat, dan Kakanwil Perbendaharaan Kalimantan Barat, beserta seluruh Jajaran.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat, Tariyah, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada DJKN Kalimantan Barat atas diselenggarakannya kegiatan. Bahwa sinergi dan kolaborasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam materi paparannya, Tariyah menyampaikan bahwa penyelenggara pelayanan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kewenangan besar yang dimiliki oleh penyelenggara negara harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam memastikan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan membangun kepercayaan masyarakat.
"Kewenangan yang besar harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab tersebut bukan hanya dalam mengelola keuangan dan aset negara, tetapi juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelas Tariyah.
Tariyah menekankan bahwa pelayanan publik memiliki tiga fokus utama yaitu pelayanan inklusif yaitu fokus pada bagaimana akses pelayanan diberikan secara setara dan berkeadilan, terutama kepada kelompok rentan yang meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, anak-anak, serta korban bencana alam dan bencana sosial. "Penyediaan fasilitas khusus bagi kelompok rentan bukan hanya soal sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup pada program dan cara memberikan pelayanan" ujar Tariyah.
Fokus pelayanan publik yang kedua, yaitu pelayanan yang humanis yaitu sebuah pendekatan dalam memberikan pelayanan yang "memanusiakan manusia". Fokus ketiga, yaitu bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang bebas Maladministrasi sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satunya adalah kewajiban penyelenggara dalam memenuhi 14 (empat belas) komponen standar pelayanan.
Di bagian akhir paparannya, Tariyah menegaskan bahwa pentingnya mengubah mindset pelayanan publik. "Kita adalah pelayan masyarakat bukan yang dilayani masyarakat. Terima kasih tidak harus dengan memberikan imbalan, dan jika menerima pengaduan dari masyarakat agar segera ditangani sebagaimana mestinya" pungkasnya. (ORI-Kalbar)








