Instansi Daerah
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002/RM.03.01/IX/2023
Maladministrasi Atas Belum Terselesaikannya Persoalan Penghunian Bangunan Eks Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) di Kota Probolinggo
611 KB
Instansi Daerah
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 001/RM.03.01/VIII/2023
Maladminitrasi Pemerintah Kota Atas Belum Diselesaikannya Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/Pembuatan Jalan Tembus dan Pelebaran Jalan Kota
368 KB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0003/RM.03.01/XII/2022
Maladministrasi Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelesaian Pemberian Kompensasi Kerugian Atas Kerusakan 5 (Lima) Unit Ruko Milik Warga Akibat Dampak Dari Ambruknya Dermaga Sambas Tahun 2014
346 KB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0002/RM.03.01/0750.2017/XII/2022
Maladministrasi Atas Belum Diberikannya Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Berupa Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Forest Watch Indonesia Walaupun Telah Terdapat Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
710 KB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0001/RM.03.01/IX/2022
Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
3.6 MB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021
Maladministrasi pada Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
899 KB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0001/RM.03.02-13/0062.0079.0067.0103-2016/VII/2020
Maladministrasi Atas Belum Terlaksananya Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
3.8 MB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0009/REK-009/ORI/0425.2015/XI/2015
Maladministrasi Dalam Penanganan Laporan Polisi No. Pol. : LP-A/1265/X2012/DIT RESKRIM UM Tanggal 1 Oktober 2012 Oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
12.2 MB
Instansi Daerah
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0008/REK/0360.2015/PBP-41/XI/2015
Permasalahan Pelayanan Publik di Kabupaten Musi Banyuasin, Pasca Penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan
561 KB
Instansi Daerah
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0007/REK/Perw.Jawa Timur/VII/2015
805 KB
Instansi Daerah
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0006/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015
1.0 MB
Instansi Daerah
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0005/REK/Perw.Papua/IV/2015
Maladministrasi Oleh BBPJN X DITJEN Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI Dalam Pekerjaan Penimbunan dan Pengaspalan Jalan Di Atas Milik PT. WAPOGA Mutiara Tomber Unit II
452 KB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0004/REK/0801.2013/PBP-38/IV/2015
Maladministrasi Oleh Walikota Jakarta Barat dan Jajaran Terkait Dalam Penyelesaian Laporan Mengenai Gangguan Kebisingan dan Lingkungan Akibat Penyalahgunaan Izin Usaha dan Bangunan Oleh PT. Sinar Gravindo Jaya
693 KB
Instansi Pusat (Kementerian/ Lembaga)
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 003/REK/0105.2015/PD-21/II/2015
Maladministrasi Dalam Proses Penangkapan dan Pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri
1.1 MB
Loading...
Loading...
