• ,
  • - +

Produk Ombudsman Pustaka Mitra Ombudsman



Pustaka Mitra Ombudsman
Permasalahan Pelayanan Publik Dan Peran Ombudsman Perwakilan Dalam Pendampingan Aparatur Sipil Negara
Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu pilar pelaku pelayanan publik yang diawasi oleh lembaga pengawas pelayanan publik, dimana salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk mengawasi pelayanan publik pada praktiknya dinilai memiliki tingkat pengenalan kurang optimal. Masyarakat dan ASN sebagai obyek yang seharusnya didampingi oleh Ombudsman terkait pelayanan publik belum mendapatkan informasi lebih terkait penyebab permasalahan belum dikenalnya lembaga ini secara umum, permasalahan pelaksanaan tugasnya dilapangan maupun potensi adanya pengembangannya di masa depan. Perencanaan pembangunan pelayanan publik harus memperhatikan kondisi kelembagaan Ombusman, permasalahan serta tingkat popularitasnya didaerah Melalui analisis big data di era modern saat ini, hal tersebut dapat dipotret termasuk juga permasalahan pengawasan pelayanan publik di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji tingkat pengenalan Ombudsman di daerah; 2) memotret permasalahan pelayanan publik dari sisi media di Indonesia; 3) melakukan analisis kinerja dan permasalahan pengawasan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman di lapangan. Berbasis 3 tujuan ini dapat diberikan rekomendasi terkait perbaikan pelayanan publik dari sisi penguatan kelembagaan serta penguatan aspek teknis pengawasan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), literature review, dan bantuan tools Intelligence Media Analytics (IMA). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum tingkat pengenalan Ombudsman masih rendah namun pada beberapa daerah Ombudsman sudah melaksanakan perannya dalam pendampingan meskipun belum merata. Permasalahan dilapangan pada umumnya disebabkan faktor anggaran, lemahnya regulasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum memadai. Oleh karena itu, kedepan diperlukan optimalisasi sosialisasi dan penguatan kelembagaan melalui serangkaian upaya kreatif dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak sistemik dan berskala luas.
424 KB
Pustaka Mitra Ombudsman
Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional
Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional
424 KB

Loading...
Loading...