FAQ - Ombudsman RI

1. Apa Itu Ombudsman?

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yg diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta/ perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

2. Bagaimana Cara Melapor ke Ombudsman?

Dalam Pasal 24 ayat (1) UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dijelaskan bahwa salah satu syarat laporan ke Ombudsman adalah sudah menyampaikan laporan kepada pihak terkait, tetapi laporan tersebut tidak mendapat tanggapan atau tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

Jika tidak ditanggapi, maka dapat menyampaikan pengaduan resmi ke Ombudsman dengan menyertakan:
a. KTP, alamat domisili, nomor telepon
b. Kronologi lengkap (disertai tanggal/bulan)
c. Bukti upaya pengaduan yang telah dilaporkan ke pihak terkait
d. Dokumen pendukung (jika ada)

Laporan dapat disampaikan secara langsung/melalui surat pos, email, atau bisa juga dengan mengisi form pengaduan berikut: https://ombudsman.go.id/pengaduan/form

3. Apakah Data Saya Dapat Dirahasiakan?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dalam keadaan tertentu nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan. Dengan demikian identitas Pelapor tidak disampaikan oleh Ombudsman kepada Terlapor.

4. Saya Sudah Menyampaikan Laporan, Selanjutnya Seperti Apa?

Laporan yang masuk ke Ombudsman akan melalui tahap verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi itu sendiri ada dua, yaitu verifikasi formil (pengecekan kelengkapan berkas) dan verifikasi materiil untuk diajukan ke pleno pimpinan untuk menentukan apakah laporannya merupakan wewenang Ombudsman sekaligus disposisi ke tim terkait.

5. Kenapa Laporan Saya Dilimpahkan ke Perwakilan?

Sebagaimana Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, Ombudsman RI dapat menindaklanjuti laporan yg menjadi kewenangannya dimana pemeriksaan dapat dilakukan oleh Ombudsman Pusat (di Jakarta) atau melalui penugasan ke Perwakilan dengan mempertimbangkan domisili Pelapor dan/atau instansi Terlapor. Jadi yang dimaksud pelimpahan tsb adalah Penugasan Laporan dari Pusat ke Perwakilan Ombudsman RI yang telah disetujui oleh Rapat Anggota (Rapat Pimpinan).

6. Tidak Puas dengan Tindak Lanjut Ombudsman

Jika tidak puas dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman RI (Pusat) atau Ombudsman RI Perwakilan serta ingin menyampaikan keberatan atas pelayanan Ombudsman RI, termasuk dalam hal penyelesaian Laporan, dapat menyampaikannya ke alamat http://wbs.ombudsman.go.id Â agar dapat diproses oleh Tim Quality Assurance (Penjaminan Mutu) Ombudsman RI.

7. Bagaimana Mengajukan Izin Wawancara Ombudsman?

Terkait dengan izin wawancara, silahkan menghubungi humas Ombudsman, di email humas@ombudsman.go.id

8. Permohonan Magang

Silahkan mengajukan permohonan magang ke Ombudsman RI dengan menyampaikan surat pengantar dari pihak Universitas. Disampaikan dengan datang langsung atau mengirimkan pos ke kantor Ombudsman di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920. Atau bisa juga melalui Email ke humas@ombudsman.go.id.

9. Apa Dasar Hukum yang Menaungi Ombudsman Republik Indonesia?

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

10. Apa Status Kelembagaan Ombudsman?

Ombudsman adalah Lembaga Negara yang bersifat Mandiri/Independen
Tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

11. Berapa Orang Jumlah Pimpinan Ombudsman?

Pimpinan Ombudsman terdiri atas:

Seorang ketua merangkap anggota
Seorang wakil ketua merangkap anggota
Tujuh orang anggota

12. Tugas dan Fungsi Ombudsman?

Tugas:

Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Melakukan pemeriksaan substansi laporan
Menindaklanjuti laporan
Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadapa dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga perintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
Membangun jaringan kerja
Melakukan upaya pencegahan maladministasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Fungsi:

Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Seperti :

Badan Petanahan Nasional
Kepolisian
Kejaksaan
Pengadilan
Pemerintah Daerah
Rumah Sakit Umum
Lembaga Pendidikan Negeri
Dan penyelenggaran pelayanan publik lainnya

13. Apa Saja Kewenangan Ombudsman?

Meminta keterangan/penjelasan/klarifikasi, memeriksa keputusan/ dokumen terkait dengan laporan.
Memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan/ klarifikasi.
Melakukan mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.
Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi/ rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
Mengumumkan/ publikasi hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
Memberi saran kepada Presiden/ Kepala Daerah/ Pimpinan Penyelenggara lain, guna perbaikan/ penyempurnaan organisasi atau prosedur pelayanan publik.
Memberi saran kepada DPR/D atau Presiden/ Kepala Daerah guna penyempurnaan/perubahan perundang-undangan dalam rangka mencegah maladministrasi.

14. Apa Itu Maladministrasi?

Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, kelalaian, atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yangmenimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

F.A.Q.