Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF KALIMANTAN SELATAN
AKSESIBILITAS SEKOLAH INKLUSI DI KALIMANTAN SELATAN
6.3 MB
Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF KALIMANTAN TENGAH
KAJIAN SISTEMIK REVIEW PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
2.2 MB
Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF KALIMANTAN BARAT
PROBLEMATIKA PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2017 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DESA DI KALIMANTAN BARAT
6.0 MB
Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF JAWA TENGAH
JADI PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PATI. HARUSKAH PUNYA UANG?
5.7 MB
Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF JAWA TIMUR
KAJIAN SISTEMIK PARTISIPASI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMA/SMK PASCA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
6.4 MB
Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF JAWA BARAT
MEKANISME PENERBITAN SURAT STPL/P DAN SP2HP DI LEMBAGA KEPOLISIAN
5.8 MB
Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF SULAWESI UTARA
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH DI KOTA KOTAMOBAGU DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. SUDAH SESUAI PERATURAN ATAU BELUM?
5.2 MB
Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF SUMATERA BARAT
PENYELENGGARAAN PARKIR DI KAWASAN WISATA KOTA PADANG PELAYANAN YANG JAUH DARI HARAPAN
6.6 MB
Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF SUMATERA SELATAN
PERBAIKAN PELAYANAN KANTOR SAMSAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
4.3 MB
Ombudsman Brief
OMBUDSMAN BRIEF JAMBI
PELAYANAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BIDANG TANAH BAGI PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) / BERSUBSIDI DI KANTOR PERTANAHAN PROVINSI JAMBI
6.2 MB
Buku
Catatan Akhir Tahun 2018 Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya
Catatan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya selama satu tahun yang berisi rekapitulasi laporan masyarakat, kasus-kasus yang menjadi atensi publik, investigasi prakarsa mandiri, dan kegiatan pencegahan (RA, Parmas, dan Survey).
3.4 MB
Buku
Desa Kontra Urbanisasi Wajah Empat Pelayanan Publik Dasar
Secara Kronologis lahirnya UU Desa sesungguhnya merupakan kelanjutan dari perubahan-perubahan atas tuntutan masyarakat sebelumnya pasca reformasi. Namun, jika diletakkan dalam spektrum yang lebih luas, UU Desa ini bahkan bisa dilihat sebagai wujud dari aspirasi pembalikan strategi pembangunan dari atas ke bawah ke dari bawah ke atas. Pembalikan strategi pembangunan itu dengan lebih menguntungkan atau mengutamakan mereka yang ada di desa atau di pinggiran dari sebelumnya yang sentralistik dan lebih menguntungkan mereka yang di pusat dan di kota. Buku ini mengungkap emapt pelayanan publik desa, yaitu pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan administrasi tanah.
2.2 MB
Loading...
Loading...
