Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA OMBUDSMAN RI TAHUN 2025
Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029.
1.8 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran program. Laporan Kinerja ini memberikan informasi mengenai kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029.
4.9 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025
Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 merupakan pemenuhan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.
823 KB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2025
Laporan Kinerja Biro disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2.8 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA BIRO HUMAS DAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2025
Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas capaian Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada tahun 2025. Seluruh target dan sasaran kinerja telah tercapai dan turut berkontribusi positif kepada pencapaian kinerja Ombudsman Republik Indonesia. Namun peningkatan dan perbaikan tetap diperlukan sehingga kinerja selalu lebih baik dari tahun sebelumnya, baik secara kualitas, kuantitas, efektifitas, dan akuntabilitas.
12.8 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM KERJA SAMA DAN ORGANISASI TAHUN 2025
Laporan Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi biro dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja berkelanjutan.
1.6 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (AP4) TAHUN 2025
Laporan Kinerja (LKj) Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Biro dalam mencapai tujuan/sasaran. LKj tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.9 MB
Laporan Hasil Survey
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas layanan, Ombudsman RI melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan Penanganan Laporan/Mengaduan masyarakat di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari s.d. November 2025 dengan jumlah responden 808 orang. Nilai indeks kepuasan tahun 2025 sebesar 3,44 (86,12), menggambarkan bahwa layanan penanganan laporan/pengaduan masyarakat dinilai “Baik”.
1.4 MB
LHKPN
LHKPN Bobby Hamzar Rafinus Tahun 2025
Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara an. Bobby Hamzar Rafinus (Wakil Ketua) Tahun 2025
145 KB
LHKPN
LHKPN Mokhammad Najih Tahun 2025
Laporan Harga Kekayaan Pejabat Negara an. Mokhammad Najih (Ketua Ombudsman RI) Tahun 2025
146 KB
Rencana Kerja dan Anggaran
DIPA Induk Ombudsman RI Tahun 2026
DIPA Induk Ombudsman RI Tahun 2026
138 KB
Laporan Tahunan
Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2025
Ombudsman Republik Indonesia Mengawasi Pelayanan Publik
70.7 MB
Laporan Penelitian
RINGKASAN EKSEKUTIF OPINI OMBUDSMAN RI: PENILAIAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025
Opini Ombudsman RI adalah pernyataan formal atau pernyataan otoritatif Ombudsman kepada penyelenggara atas hasil penilaiannya terkait kondisi pelayanan publik di setiap unit penyelenggara
6.8 MB
Loading...
Loading...
