Ombudsman RI Perwakilan Jambi Menerima 31 Laporan Penyaluran Bansos di Provinsi Jambi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ombudsman RI Perwakilan Jambi mencatat ada 31 laporan masyarakat terkait penyaluran Bansos Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) di Provinsi Jambi bermasalah.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Jafar Ahmad mengatakan laporan tersebut bersal dari tiga kabupaten/kota di Provinsi Jambi yakni Kabupaten Tebo sebanyak 1 laporan, kemudian 3 laporan di Kabupaten Muarojambi dan Kota Jambi sebanyak 27 laporan masyarakat.
"Mereka yang melapor itu sebagian ada yang salah sasaran, dan sebagian mereka yang tak mendapatkan layanan," kata dia, Kamis (11/6/2020).
Lanjutnya, untuk yang salah sasaran tersebut, Jafar menyebutkan bahwa terdapat kesalahan data atau kekeliriuan data seperti di Kabupaten Tebo. Kata Jafar, data yang diterima oleh masyarakat namun, ketika hendak diambil datanya tak keluar, sehingga harus diperbaiki.
"Namun sudah dikembalikan datanya oleh Kemensos, jadi pada prinsipnya laporan tersebut telah selesai di pemkab masing-masing," tambahnya.
Kata Jafar, persoalan tersebut sudah didistribusikan yang diserahkan secara langsung ke Gugus Tugas Covid-19 kabupaten/kota setempat. Sehingga semua sudah difasilitasi untuk kembali mendapatkan bantuan.
"Sepanjang mereka bisa menyelesaiakan masalahnya dengan baik ya tidak ada sanksi," sebutnya.
Sementara itu, meski ada 31 laporan terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, namun Ombudsman RI perwakilan Jambi belum ada laporan keberpihakan antara kepala desa dengan keluarga dan lain sebagainya.
"Kalau kabar dan berita memang banyak, namun laporannya yang belum ada," ungkapnya.
Kemudian juga, Jafar menghimbau kepada Pemda Kabupaten Kota dan Provinsi Jambi untuk benar-benar memilah dan memilih serta mengurus data masyarakat yang berhak menerima.
Pasalnya, untuk saat ini yang banyak bermasalah tersebut yakni peroalan data penerima.
Barang kalai ada masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu dan ada yang sama sekali tak mendapatkan bantuan. Ini yang menjadi tugas bersama.
"Saya lihat Pemda ini masih bermasalah dengan data, namu kejadian seperti ini tak hanya di Jambi saja, Provinsi lain juga sama," tuturnya.
Selain itu, tak hanya inspektorat yang melakukan pengawasan pegawai dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, namun masyarakat serta peran media juga ikut memantau dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut.
Pasalnya dalam penyalurannya sendiri banyak cara dan banyak orang yang beragam, sehingga jika ada salah satu niatan yang tak baik maka membuat sasaran yang tak tepat.
"Jika masyarakat merasa ada keluhan terkait penyaluran bansos ini, segera laporkan ke Ombudsman. Ini agar dapat ditelusuri dengan cepat dan menyelesaikan persoalan tersebut," pungkasnya.
