Ombudsman RI Pantau Standar Layanan Makkah Route di Bandara Sultan Hasanuddin
Makassar - Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, melakukan pemantauan standar layanan publik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, pada Rabu (10/6/2026). Pemantauan tersebut difokuskan pada layanan khusus Makkah Route bagi jemaah haji Embarkasi Makassar.
Dalam kunjungan tersebut, Robert didampingi oleh Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Keasistenan Utama IV Ombudsman RI, serta Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Rombongan diterima langsung oleh General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, bersama jajaran pengelola bandara.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan layanan haji, khususnya pada fasilitas Makkah Route, berjalan sesuai standar pelayanan publik. Sejumlah aspek menjadi perhatian Ombudsman, antara lain kejelasan alur layanan, kesiapan petugas, ketersediaan informasi, aksesibilitas bagi jemaah lansia dan disabilitas, kenyamanan ruang tunggu, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelayanan jemaah haji.
Robert menyampaikan bahwa pelayanan haji merupakan salah satu layanan publik strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap tahapan pelayanan harus diselenggarakan secara tertib, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
Menurut Robert, keberadaan Makkah Route di Bandara Sultan Hasanuddin menjadi langkah penting dalam peningkatan kualitas pelayanan haji bagi jemaah Embarkasi Makassar. Namun, ia menekankan bahwa inovasi layanan tetap harus diiringi dengan pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar tidak menimbulkan potensi maladministrasi.
"Setiap inovasi pelayanan publik harus dipastikan berjalan sesuai standar. Yang paling penting adalah jemaah memperoleh kepastian layanan, tidak bingung dengan alur, tidak mengalami perlakuan diskriminatif, serta mendapatkan bantuan yang cepat apabila menemui kendala," tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, menegaskan bahwa pengawasan terhadap layanan haji tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pengalaman pelayanan yang diterima jemaah secara langsung.
"Layanan Makkah Route merupakan inovasi yang sangat membantu jemaah haji karena memberikan kemudahan proses keimigrasian sebelum keberangkatan. Namun demikian, kemudahan tersebut harus diiringi dengan kepastian standar pelayanan di setiap titik layanan. Ombudsman Sulawesi Selatan akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan hak-hak jemaah terpenuhi, termasuk aspek aksesibilitas, kejelasan informasi, kenyamanan layanan, dan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau apabila terjadi kendala," ujar Ismu.
Pada kesempatan tersebut, General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan masukan dari Ombudsman RI. Ia menegaskan bahwa pihak bandara terus berkomitmen mendukung kelancaran pelayanan haji melalui koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.
"Kami menyambut baik pemantauan yang dilakukan Ombudsman RI. Bagi kami, masukan dari Ombudsman menjadi bagian penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam penyelenggaraan Makkah Route dan pelayanan bagi jemaah haji," ujar Ruly.
Ruly menambahkan, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin berupaya menghadirkan pelayanan yang aman, tertib, nyaman, dan humanis bagi seluruh jemaah.
Melalui pemantauan ini, Ombudsman RI mendorong seluruh penyelenggara layanan untuk menjaga konsistensi standar pelayanan publik, memperkuat kanal pengaduan, serta memastikan setiap jemaah memperoleh informasi yang jelas dan mudah diakses.
Program Makkah Route sendiri merupakan skema layanan yang memungkinkan sebagian proses keimigrasian jemaah diselesaikan sebelum keberangkatan, sehingga jemaah dapat memperoleh kemudahan saat tiba di Arab Saudi. Pada 2026, layanan ini mulai diterapkan bagi jemaah Embarkasi Makassar melalui Bandara Sultan Hasanuddin. (*)
