• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Kawal Kasus NN
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Kamis, 06/02/2020 •
 

SHARE

Covesia.com  - Ombudsman RI berjanji akan mengawal kasus NN (26) seorang pekerja seks komersial, yang dijaring oleh pihak Kepolisian di Padang, Provinsi Sumbar.

"Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian Ombudsman mewakili, tetapi juga Ombudsman pusat," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani dalam keterangan pers yang diterima Covesia, Rabu (5/2/2020).

Terkait dimiliki, NN merupakan PSK yang digerebek oleh Polda Sumbar di Ruang 606 Hotel Bumi Minang Kota Padang Provinsi Sumbar, pekan lalu. Berdasarkan keterangan yang diterima Covesia dari Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, kasus prostitusi tersebut terungkap berkat informasi dari anggota DPR RI Andre Rosiade.

Andre Rosiade, kata Stefanus, ingin membuktikan itu di Kota Padang banyak terjadi prostitusi berani. 

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu, kata Stefanus pula, ingin 'membuka mata' Pemerintah Kota Padang dan DPRD Sumbar agar tidak dapat bekerja sama dengan polisi, sehingga harus bisa bekerja sama. 

"Andre ini ingin ikut serta memberantas maksiat ini. Ia membeli dan memesan pekerja komersial dengan masuk ke aplikasi MiChat melalui akun berbagi. Ia pun melakukan transaksi dan mengakses harga Rp800.000 di salah satu hotel di Kota Padang," sebut Bayu.

Saat ditemui Covesia di Mapolda Sumbar, Senin (3/1/2020), NN mengaku bahwa, sebelum digerebek, dirinya 'dipakai' lebih dulu oleh seorang pria di dalam kamar mandi di Ruang 606 tersebut. 

Menanggapi hal itu, Yefri mengatakan bahwa proses yang adil dan bebas dari maladministrasi penting untuk NN. 

"Jangan-jangan NN adalah korban perdagangan orang, human traficking. Kalau demikian, bukanlah NN perlu dilindungi. Apalagi kasus ini diungkap melalui proses rekayasa, under cover, tapi awalnya bukan oleh polisi, tapi oleh pihak lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Yefri mengatakan bahwa, hingga saat ini, belum diketahui siapa pria yang telah 'memakai' NN. "Kenapa yang mereka memesan ini tiba-tiba raib atau irit ngomong," ujarnya.

Dia meminta, jika perlu, LBH Padang atau WCC Nurani Perempuan sebagai penuntut korban dapat membuat laporan ke Ombudsman terhadap kejanggalan prosedur pemeriksaan yang telah dijalankan.

"Jika diperlukan, LBH Padang atau Nurani Perempuan yang disebut sebagai korban harus bisa melapor segera ke Ombudsman terhadap keganjalan prosedur pemeriksaan yang telah berjalan," jelas Yefri. 

(kfz / don)




Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...