Gubernur Jatim Minta Ombudsman Bekerja Lebih Cepat
SURABAYA (BM) - Langkah Ombudsman RI menerapkan sistem pengaduan layanan publik berbasis online mendapat apresiasi sejumlah pihak. Karena, melalui sistem online yang terintegrasi hingga ke daerah ini, akan diketahui seberapa cepat respon atas penyelesaian kasus yang diadukan tersebut.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jatim, Soekarwo saat menerima kunjungan Ombudsman di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (11/4).
Menurut gubernur, dalam menyelesaikan aduan masyarakat, Ombudsman harus lebih cepat dan lebih tanggap. Dalam hal pelayanan publik, Pemprov Jatim sendiri sudah membuat sistem perizinan satu atap untuk memudahkan masyarakat.
“Kami juga sudah memiliki beberapa sistem perizinan berbasis online, sehingga menghindari praktik-praktik pungli karena mengurangi intensitas pertemuan antara orang dan orang,†ujarnya.
Terkait dengan MoU antara Pemprov Jatim dengan Ombudsman, Pakde Karwo minta agar poin-poin kerjasama lebih didetailkan lagi. “Agar lebih efisien, dalam MoU didetailkan saja langsung di butir-butirnya, sehingga setelah MoU tidak perlu ada perjanjian kerjasama lagi sehingga lebih efisien,†ungkapnya.
Soal pelayanan satu atap ketenagakerjaan yang dilaporkan Ombudsman, dia akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya, salah satu upaya untuk mengurangi masalah tenaga kerja yang ke luar negeri adalah dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang baik sebelum dikirim ke negara tujuan.
Dia juga menyampaikan bahwa selama ini Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan Bank Jatim, mendorong para pekerja di sektor industri untuk berkembang melalui sistem pinjaman loan agreement dengan bunga murah maksimal sembilan persen.
Sementara itu anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, menjelaskan kunjungannya ke Jatim terkait dengan beberapa hal. Di antaranya masalah tindak lanjut kerjasama atau MoU antara Ombudsman dan Pemprov. MoU ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2014 terkait pelayanan publik dan aduan.
Menurutnya, MoU antara Ombudsman dan Pemprov berjalan dengan baik dan tanpa hambatan berarti. Selain itu, Ombudsman melaporkan hasil temuan terkait ketenagakerjaan. Ada beberapa poin yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim, terutama terkait pelayanan satu atap masalah ketenagakerjaan.
Ninik menambahkan, kunjungannya ke Jatim ini sekaligus mengapresiasi Jatim sebagai provinsi yang memiliki banyak prestasi. “Kami ingin Jatim sebagai contoh bagi provinsi lain dalam menerapkan sistem aduan pelayanan publik yang terintegrasi dan komprehensif,†tutupnya.(zal/rdl)
(Sumber: http://www.beritametro.co.id/epaper/jawa-timur/gubernur-jatim-minta-ombudsman-bekerja-lebih-cepat )
Tags: ombudsman, ombudsman jawa timur,
