Articles Tagged ‘Ombudsman RI - ombudsman,’

Ombudsman Soroti Pelayanan Pemprov

 

MEDAN - Di saat Ombudsman RI akan menyerahkan sertifikat predikat kepatuhan standar pelayanan publik kepada 14 dari 14 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Medan dalam waktu dekat, kondisi kontras justru terjadi di Pemprov Sumut yang kinerjanya dinilai jauh dari harapan.

Sertifikat itu diberikan lantaran ke-14 SKPD di Pemko Medan dinilai berhasil memperbaiki pelayanan publik hingga memenuhi standar minimal sebagaimana hasil observasi penilaian yang dilakukan Ombudsman Sumut. Namun, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho justru tidak menerima sertifikat karena tidak satu pun SKPD di jajaran Pemprov Sumut yang diobservasi Ombudsman Sumut. Pasalnya, Pemprov Sumut dinilai tidak memberikan respons dan tidak berkomitmen dalam memperbaiki pelayanan publik.

“Dua kali Ombudsman mengirim surat ke Pemprov Sumut meminta bertemu Gubernur dalam penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) untuk percepatan pelayanan publik, tapi kedua surat itu tak direspons. Kami prihatin dengan kondisi pemerintahan di Pemprov Sumut,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar, Senin (14/7).

Tambang Nakal di Bengkulu, Jadi Sorotan Pimpinan Ombudsman RI

Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Banyaknya daftar perusahaan pertambangan nakal di Provinsi Bengkulu berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup saat ini pihak Ombudsman akan segera merekomendasikan pihak terkait untuk segera diberi tindakan tegas karena memang banyak merugikan masyarakat.

Salah seorang Pimpinan Pusat Ombudsman RI, Laode Ida Minggu, (13/03/2016) saat menyambangi kantor kupasbengkulu.com menginstruksikan kepada Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu Herdi Puryanto untuk segera membuat rekomendasi agar ada tindakan tegas dari pemerintah terkait dengan aktivitas tambang nakal tersebut.

10 SKPK Banda Aceh Patuhi Standar Pelayanan Publik

Senin, 11 Agustus 2014

ACEHTERKINI.COM -- Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Drs T Saifuddin TA MSi menyerahkan Piagam Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia kepada 10 Satuan Perangkat Pemerintah Kota (SKPK) Banda Aceh.

3 Rekomendasi Benahi Pelayanan Publik

PEMDA KOTA Bengkulu direkomenasikan agar membuat peraturan daerah tentang pelayanan publik, mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di setiap badan publik dan mentransparansikan informasi yang diperlukan publik di setiap kantor yang memberikan pelayanan publik dan website yang dimiliki Pemda.

9 Anggota Ombudsman Resmi Menjabat

JAKARTA- Sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (12/2/2016). Upacara pengambilan sumpah jabatan diselenggarakan di Istana Negara dan dihadiri sejumlah Menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara.

Ada Kejanggalan dalam Kasus Penyiksaan Tahanan oleh Polisi di Takalar

Rabu, 3 September 2014 | 17:15 WIB

TAKALAR, KOMPAS.com - Ombudsman melakukan investigasi kasus penganiayaan tahanan, Rusli (18) oleh oknum polisi Briptu AT di kantor Polres Takalar. Salah seorang Asisten Ombudsman, Muslimin B Putra membesuk korban penyiksaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Takalar, Rabu (3/9/2014).

Ada Penyerahan Penghargaan dari Ombudsman Saat Apel Pagi

 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Selain acara apel pagi dan halal bin halal di halaman kantor Gubernur Riau, Senin (4/8/2014), rencananya akan diisi juga dengan penyerahan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia terkait kepatuhan yang dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Ada Penyimpangan PPDB 2014, Adukan ke Ombudsman!

Senin, 23 Juni 2014 18:35 wib | Marieska Harya Virdhani

 

JAKARTA - Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB 2014 kembali dihelat di penghujung Juni 2014. Sejumlah sekolah dari jenjang SD hingga SMA/sederajat telah bersiap menjaring calon peserta didiknya. Sebagaimana pelaksanaan PPDB tahun lalu, aneka penyimpangan masih terjadi.

Ada Pungutan Saat Daftar Sekolah, Laporkan ke Ombudsman

kupasbengkulu.com – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto, SE mengatakan, pihaknya bakal menginvestigasi sejumlah sekolah dari berbagai tingkatan. Mulai dari tingkat, SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA dan SMK sederajat di Kota Bengkulu.

Adukan ke Ombudsman, Adanya Penyimpangan Penerimaan Murid Baru

 

JAKARTA - Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali dihelat di penghujung bulan Juni 2014. Sekolah dari jenjang SD hingga SMA/sederajat telah bersiap menjaring calon peserta didiknya.

Oleh karena itu, Ombudsman RI mempersilakan masyarakat untuk melaporkan berbagai penyimpangan yang bisa saja terjadi saat pelaksanaan PPDB tersebut.

"Bagi masyarakat yang mengalami penyimpangan pelayanan publik dalam pelaksanaan PPDB diharapkan segera melaporkannya ke Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia. Tahun lalu juga sudah banyak yang melaporkan," ungkap Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso melalui keterangan persnya pada JPNN, Senin (23/6).

Ahok & Gairah Penggusuran

PENGGUSURAN paksa kembali dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta di kawasan Luar Batang Senin (11/4). Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tampak kembali menunjukkan sikap keras dan tegasnya tanpa kompromi dengan mengerahkan ribuan aparat keamanan (polisi, aparat TNI dan Pamong Praja). Sehingga, rakyat setempat hanya dengan sedih dan linangan air mata menyaksikan ribuan rumah hunian mereka dihancur-luluhkan oleh alat-alat berat.

Aksi penggusuran paksa ini adalah yang ketiga kalinya dalam dua tahun terakhir dilakukan Gubernur Ahok, setelah Kampung Pulo (Agustus 2015) dan Kalijodo (Februari 2016). Ini menunjukkan bahwa putra Belitung Timur itu tampaknya tak mau menolerir lagi eksistensi lokasi-lokasi permukiman warga yang secara fisik tampak kumuh.

Aktif Jadi Ombudsman Sejak Kuliah, Yuk!

Senin, 23 Juni 2014 16:01 wib | Rifa Nadia Nurfuadah

JAKARTA - Pernah kesal ketika mengantre di kantor pelayanan publik? Baik karena lambannya pelayanan, maupun berbagai pungutan liar yang masih mewarnai kinerja pegawainya.

 Ketika menemukan hal seperti itu, jangan diam saja. Kamu bisa kok, melaporkannya kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Anggota Ombudsman Perwakilan Daerah Kunjungi BP Batam

22 Agustus 2014 - 09:30 WIB  Batam

BATAM (BP) – Sebanyak 50 orang anggota Ombudsman Perwakilan Daerah Tingkat I dan Pusat mengunjungi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (20/8). Para anggota ombudsman tersebut berasal dari Provinsi Riau, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

 

Kunjungan mereka disambut Direktur PTSP dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, Kasubdit Perencanaan Perhubungan, Imam Bachroni di Gedung Marketing Center BP Batam, Batamcentre.

Apa Kata Ombudsman RI Soal Pelayanan TKI di Jatim?

surabayanews.co.id – penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jawadinilai Ombudsman RI masih tumpang tindih dan belum dilakukan dalam satu atap.

Saat ini, kewenangan pengurusan TKI juga masih tumpang tindih antara Disnaker dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

ASIA: ACRC hosts Global Ombudsman Conference in Seoul

 

In Commemoration of the 20th anniversary of the Ombudsman of Korea, the Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) hosted the Asian Global Ombudsman Conference in Seoul as well as the Board of Directors Meeting of the Asian Ombudsman Association (AOA) and the regular meeting of the IOI's Asian Region, between the 1st and 3rd of July this year.

Atas Saran Ombudsman Sumut, SMAN 8 Kembalikan Uang Bimbel Rp150 Juta

KBRN, Medan – Atas saran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, SMA Negeri 8 Medan akhirnya mengembalikan kutipan uang bimbingan belajar (Bimbel) kepada siswa senilai Rp150 juta.

Pengembalian uang Bimbel tersebut dilakukan di SMAN 8, Kamis (7/4/2016), yang diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Herbin Manurung, disaksikan Kepala SMAN 8 Sudirman dan Tim Ombudsman Sumut, yakni Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar dan Asisten Ombudsman Dedy Irsan, Ricky Hutahaean, dan Edward Silaban.

Awasi Pelayanan Publik, Pemerintah Gandeng Ombudsman RI

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan perlunya dibangun sinergi yang kuat antara Kementerian PANRB dengan Ombudsman RI (ORI) untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. “Salah satunya dalam merespon pengaduan yang ditujukan terhadap penyelenggara pelayanan publik,” ujar Yuddy dalam pertemuan dengan komisioner ORI di Kementerian PANRB, Rabu (1/6).

Banda Aceh Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik

 

KOTA Banda Aceh mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dibidang kepatuhan pelayanan publik. Kali ini, Ombudsman RI mengundang Wali Kota Banda Aceh untuk hadir pada acara Peringatan 5 tahun UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan penyerahan piagam predikat kepatuhan pemda terhadap standar pelayanan publik di Hotel Grand Sahid Jaya pada tanggal 18 juli 2014 mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin Husin, ketika bertandang ke Kantor Wali Kota Banda Aceh, Senin, 14 juli 2014.

Belum Semua K/L Terapkan Aplikasi LAPOR!

JAKARTA - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyebutkan, belum semua kementerian/lembaga (K/L) menerapkan aplikasi LAPOR! yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menilai seberapa baik pelayanan yang disajikan mengenai kinerjanya masing-masing.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengharapkan, seluruh K/L bisa terkoneksi dengan aplikasi LAPOR! yang sebagai aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk pengawasan dan pelayanan publik di Indonesia.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker