Ombudsman RI: IKN Mendorong Pemerataan Pembangunan Dan Pelayanan Publik
Jakarta - Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan investasi jangka panjang bangsa Indonesia dalam menghadapi kondisi global kedepan. Pembangunan infrastruktur IKN harus dilakukan dengan perencanaan yang matang termasuk pembangunan infrastruktur untuk jangka panjang. Hal itu disampaikan Hery Susanto, dalam kegaitan Konsyering KU V: Permintaan Keterangan Terkait Rencana Kajian Sistemik IKN kepada Pemerintah Daerah, di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).
"Pembangunan infrastruktur di IKN dilakukan dengan proyeksi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia," jelasnya.
Hery Susanto menjelaskan pembangunan IKN ciptakan pertumbuhan perekonomian di pulau Kalimantan dan sekaligus pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Pembangunan ini akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam sistem perdagangan dunia, rantai pasok logistik, aliran investasi dan pengembangan teknologi.
"Saya berharap IKN menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang merata dan pelayanan publik prima di Indonesia. Pembangunan IKN juga harus memperkuat sosial budaya bangsa," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hery Susanto memaparkan bahwa IKN mendorong peradaban bangsa yang modern dengan kota hijau yang berkelanjutan. Kerja sama dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik dengan kesiapan infra dan suprastruktur IKN mempunyai peran penting guna terwujudnya IKN Indonesia Emas.
"Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan IKN. Dan Ombudsman RI tidak hanya melakukan kajian yang melibatkan wilayah IKN sendiri tetapi juga Provinsi lain yang menjadi wilayah penyangga dan juga internasional," paparnya.
Sementara, Inspektur Daerah Kabupaten Penajem Paser Utara, Budi Santoso menjelaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan proses pembangunan lokasi insfrastruktur di IKN. Pasalnya masih ada gejolak antara pemerintah dengan masyarakat.
"Ada beberapa faktor dari proses pemberian santunan dampak sosial pembangunan infrastruktur di IKN dalam hal ini terkait pembangunan bandara dan jalan tol. Hal tersebut harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah sehingga gejolak yang timbul dimasyarakat bisa diatasi," jelasnya.
Disisi lain, Inspektur Daerah Pemerintah Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina menerangkan bahwa pembangunan IKN di Pulau Kalimantan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Pasalnya IKN akan berdampak yang signifikan terhadap masyarakat terutama dalam aspek ekonomi.
"Respon masyarakat sangat positif dengan adanya pembangunan IKN," terangnya.
Sementara Asisten II Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Wiyono menuturkan bahwa Kutai Kartanegara telah memiliki sarana penunjang sebagai Kabupaten penyangga IKN. Menurutnya pemerintah setempat menyambut dengan baik terhadap pembangunan IKN di Pulau Kalimantan.
"Respon masyarakat sangat antusias terhadap pembangunan IKN karena dianggap akan memberikan dampak positif tidak hanya warga lokal tetapi juga pribumi," pungkasnya.
