Ombudsman RI Dorong Akses Layanan Publik Inklusif: “No One Left Behind”
Lombok Barat – Ombudsman RI menekankan pentingnya aksesibilitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok marjinal. Jangan ada satupun warga terlewatkan dari pelayanan pemerintah. Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya dalam kegiatan Penyerahan Dokumen Administrasi Kependudukan yang digelar di Kantor Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (18/9/2025).
"Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin." Ucap Dadan.
Acara ini merupakan kolaborasi antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat. Turut hadir Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Dwi Sudarsono, Kepala Desa Sesaot Muliadi, serta Asisten I Kabupaten Lombok Barat Saeful Akham.
Dalam sambutannya, Dadan menekankan bahwa dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan fondasi pelayanan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara. “KTP ini dasarnya adalah pelayanan dasar. Kalau tidak punya, masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial,” ujarnya.
Dadan mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok. Mulai dari mendatangi desa-desa terpencil, pulau tanpa listrik dengan memanfaatkan tenaga surya, hingga mengendarai motor ke pedalaman demi memastikan warga memperoleh identitas kependudukan.
Dadan juga menyinggung ketimpangan pelayanan publik di Indonesia. Ia mencontohkan, meski iuran BPJS sama, warga perkotaan lebih mudah mengakses rumah sakit besar, sementara masyarakat di daerah terpencil kerap kesulitan meski sudah membayar kewajiban yang sama. “Sering kali masyarakat daerah justru mensubsidi masyarakat kota,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Dadan menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir langsung bersama masyarakat. “Saya senang bisa melihat langsung pelayanan dan kehidupan masyarakat. Ombudsman hadir untuk mengawasi pelayanan publik agar program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat,” ungkapnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Ombudsman RI dalam memastikan pelayanan publik yang adil, merata, dan berkeadilan sosial sesuai dengan visi besar negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali.
