Dialog Interaktif GPM Sultra bersama Komisioner Ombusman RI, Bicarakan Problem Sultra
Kendari - Gerakan pemuda marhaenisme (GPM) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan dialong interaktif bersama ombusman RI dan tokoh akademisi guna membicarakan perkembangan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Nineteen Cafe, jalan Korumba, kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada, Sabtu (06/5/23), membahas peran penting ombusman dalam membangun daerah.
Komisioner Ombusman RI, Hery Susanto menjelaskan, tugas dan fungsi ombusman sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggara negara pelayanan publik baik di pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
"Termasuk BUMN, BUMD, BHMN dan BHMS yang menggunakan APBN dan atau APBD," ujarnya saat diwawancarai awak media usai kgiatan dialog.
Selanjutnya, ia mengakui bahwa masyarakat masih kebingungan dalam menyampaikan aspirasinya ke ombusman.
"Basis Ombudsman adalah pengaduan/laporan masyarakat, maka kinerja ombusman berdasarkan pengaduan masyarakat," katanya.
Sinergi ombudsman dengan seluruh elemen adalah hal yang sebaiknya dilakukan. Sinegritas baik itu antara Ombudsman, pemerintah (pusat dan daerah), DPR/DPRD, masyarakat, kampus, kelompok bisnis, pun juga para awak media.
"Ada 7 elemen yang harusnya bisa harmonis dan berinteraksi baik. Ketujuhnya selain ombusman adalah parlemen, pemerintah, badan usaha, pers, ormas/LSM, serta kampus," harapnya.
Kerjasama antara ketujuh elemen tersebut dapat membuat kinerja masing-masing lebih maksimal dan membantu percepatan pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua GMP Sultra, Rendi Tabara mengatakan, kegiatan hari ini kami mengangkat tema tentang Optimalisasi Peran Ombudsman dalam Perkembangan Daerah.
Ia menyampaikan tujuan kegiatan ini sebagai optimalisasi untuk membangun kader GPM yang dapat terlibat dalam upaya memastikan pelayanan dan kebijakan publik di daerah berjalan secara baik dan benar
"Harapan kami di forum GPM melalui diskusi ini ombudsman RI melalui Kantor Perwakilan Sultra, bisa membangun sinergisme yang luas terhadap lintas elemen sehingga mampu bekerja optimal untuk kemajuan dalam melakukan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi bagi penyelenggara pelayanan publik," pungkasnya.
