Cegah Maladministrasi Pembangunan Infrastruktur IKN, Ombudsman RI Gelar FGD
Jakarta - Dalam rangka bentuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Ombudsman RI saat ini tengah melakukan kajian dengan tema Pengawasan Pelayanan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.
Oleh karena itu, guna mengawasi persiapan daerah penyangga khususnya Kalimantan Tengah. Ombudsman RI menggelar Focus Group Disscussion bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara hybrid pada Selasa (27/8/2024).
"Kami perlu mendapatkan rumusan saran perbaikan dari berbagai pihak tidak hanya Kalimantan Timur saja tapi Provinsi Kalimantan lainnya. Karena seluruh wilayah sekitarnya akan menjadi daerah penyangga IKN," ucap Anggota Ombudsman RI Hery Susanto.
Adapun dalam upaya mencegah maladministrasi, Ombudsman RI melakukan pemantauan terhadap kesiapan daerah penyangga yang memiliki daya dukung terhadap IKN dalam beberapa sektor seperti transportasi, infrastruktur, logistik dan kondisi sosial kemasyarakat dan budaya setempat.
"Perlunya adaptasi yang tinggi selama proses pemindahan ibu kota negara ini. Putra-putri daerah nantinya akan menjadi harapan bangsa menggantikan putra-putri daerah di jawa. Perlu adaptasi agar nanti tidak menjadi korban gegar budaya. Oleh karena itu kami perlu melakukan FGD ini di Kalimantan Tengah," tutup Hery.
Turut hadir dalam FGD, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng Raden Biroum Bernardianto, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonardo S Ampung, Kepala Perum Bulog Kalteng Budi Cahyanto. Hadir sebagai narasumber Dosen Fisip Universitas Palangkaraya Dr. Ricky Zulfaudzan dan Sekretaria MW KAHMI Kalteng H. Daryana.
