Berita

SULTRAKINI.COM: Pembangunanan berkelanjutan harus bisa mengakomodir tiga aspek yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga seluruh stakehokders harus bersinergi kuat untuk bisa mewujudkan hal itu.

“Pemerintah harus berada di lini depan untuk mengakomodasi seluruh elemen stakeholders terkait,” kata anggota Ombudsman RI, Hery Susanto ketika menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional Perspektif Pelayanan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)  yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Halu Oleo di Kendari, Rabu (27 September 2023).

Terkait hal itu, Hery mengungkapkan bahwa Ombudsman RI telah mengunjungi kawasan pertambangan di Sulawesi Tenggara untuk melihat langsung bahwa area pertambangan menyebabkan lahan gundul.

“Kami lihat kawasan pertambangan gundul, ini perlu diperhatikan kembali tata kelolanya. Pengelolaan pertambangan harus menjalankan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.  Menurut data Kementerian ESDM tingkat kepatuhan terhadap dua jaminan tersebut di lapangan masih rendah, kurang dari 60% total pemilik IUP,” jelas Hery.

Sebelumnya, Dekan FISIP UHO Prof Dr. H. Eka Suaib, dalam sambutannya mengemukakan bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara hendaknya berkolerasi dengan peningkatan pelayanan publik.

Ada pun sektor yang bisa menjadi perhatian, menurut Prof Eka Suaib diantaranya adalah pertambangan, kehutanan, dan kelistrikan.

Prof Eka Suaib menilai, kegiatan semacam ini merupakan upaya dari Ombudsman bersama sama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta yakni PT Antam untuk saling berkolaborasi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembangunan berkelanjutan, menurut Hery ada 4 prinsip yang mesti dilaksanakan  yakni pemerataan dan keadilan sosial, menghargai keanekaragaman, pendekatan integratif dan perspektif jangka panjang.  Inilah yang mesti menjadi pedoman khususnya bagi pemerintah kementerian, lembaga dan pemda sebagai regulator dalam pembangunan berkelanjutan utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam presentasinya yang inspiratif, Hery Susanto membahas prinsip-prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang harus dipatuhi oleh semua pihak untuk menjaga keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa poin utama yang dia tekankan meliputi:

Keterkaitan Manusia dengan Alam: Hery Susanto menegaskan bahwa tindakan manusia memiliki dampak signifikan terhadap alam, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengelola interaksi ini dengan bijak.

Definisi Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa merusak sumber daya yang akan dibutuhkan oleh generasi mendatang. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis.

Sasaran Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pemerataan manfaat antar generasi, perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, serta pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Keanekaragaman Hayati dan Budaya: Hery Susanto menyoroti perlunya melestarikan keanekaragaman hayati sebagai dasar bagi keseimbangan ekosistem. Selain itu, menjaga keanekaragaman budaya juga penting untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap semua individu.

Perspektif Jangka Panjang: Pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang inklusif, mempertimbangkan keanekaragaman hayati, menghormati keanekaragaman budaya, memperhatikan distribusi sosial ekonomi yang adil, dan mendorong pemerataan ekonomi.

Strategi Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Lingkungan: Hery Susanto juga mencatat pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan serta memberikan insentif kepada masyarakat yang berperan dalam pelestarian alam.

“Pendekatannya pada keberlanjutan multiaspek yakni keberlanjutan politik, hankam, ekologi, ekonomi, ekonomi sektoral/daerah, dan sosial budaya.  Jadi intinya pembangunan berkelanjutan bisa terwujud itu harus ada sinergitas yang kuat antar stakeholders dari pusat dan daerah,” jelas Hery.

Seminar turut dihadiri oleh Wakil Rektor III Universitas Halu Oleo Dr Nur Arafah, Pengurus Kadin Pusat Haris Andi Surahman, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Prof. Eka Suaib, Sarlan Adijaya Dosen FIB Unhalu dan Rahma Wijayanti Asisten KU V Ombudsman RI.

Seminar nasional ini adalah hasil kerja sama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan, akademisi, profesional, perwakilan lembaga pemerintahan, anggota DPRD, pelaku usaha, LSM, serta masyarakat umum.

Sementara itu dosen FIB UHO, Sarlan Adijaya yang juga tampil dalam seminar itu berkesimpulan bahwa manfaat dari kegiatan penambangan nikel lebih besar didapatkan oleh perusahaan (oligarki), sedikit yang diperoleh negara dan sangat kecil dari yang sedikit itu yang diperoleh daerah penghasil.

Hal ini pula ditandai oleh masih tingginya angka kemiskinan, infrastruktur jalan rusak dan rendahnya IPM Sultra menunjukkan masih belum optimalnya manfaat yang diperoleh dari kegiatan penambangan nikel dalam mendukung kepentingan pelayanan publik.

Laporan: M Djufri Rachim