Pilkada Usai, Ombudsman Minta Pelayanan Publik di Semua Lembaga Berjalan dengan Baik
KABARCIREBON - Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD-KAHMI) Kabupaten dan Kota Cirebon menggagas Forum Silaturahmi dan Diskusi Publik terkait dengan Pengawasan Pelayanan Publik Pasca Pilkada Serentak 2024.
Diskusi publik yang digelar Kamis (19/12) di salah satu restoran di Kota Cirebon, kemarin, menghadirkan Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Dan Satriana, Akademisi Cirebon Aip Syarifudin, serta Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik.
Presidium KAHMI Kabupaten Cirebon, Sokid ST MT mengungkapkan, topik diskusi publik ini merupakan ide yang digagas KAHMI untuk membangun fokus pemerintahan dari Pilkada kembali ke fungsi utamanya menyelenggarakan tugas utama pemerintahan di daerah, termasuk hal urgen dalam memberikan pelayanan publik.
"Ini merupakan ide dari kami, untuk memberikan gambaran terkait dengan pelayanan publik setelah Pilkada, dan memasuki masa transisi," ungkap Sokid.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menerangkan, sebagaimana UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga dalam situasi pasca Pilkada saat ini, Ombudsman harus memastikan pelayanan publik di semua lembaga tetap berjalan dengan baik.
Disampaikan Hery, pelayanan publik harus tetap mengedepankan komitmen kebangsaan, sehingga ia menyebutkan lima hal yang harus diperhatikan oleh semua lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Pertama, dijelaskan Hery, pemberi layanan publik harus berkomitmen membangun kepercayaan masyarakat, sehingga ada public trust dari masyarakat.
Kedua, pemberi layanan publik harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, sehingga pemangkasan birokrasi menjadi hal utama.
Ketiga, disebutkan Hery, pelayan publik ini menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah, kinerjanya baik, akan tercermin dari pelayanan publik yang baik.
Keempat, pelayanan publik ini juga harus bisa memfasilitasi pengembangan kebijakan pemerintah, dan terakhir, pemberi pelayanan publik, selain pemberi pelayanan, juga harus menjadi pelopor keterbukaan akses informasi kepada publik.
"Komitmen kebangsaan harus menjadi semangat dari semua lembaga pelayanan publik," kata Hery.
Sementara itu, Bupati terpilih Kabupaten Cirebon, Imron Rosyadi yang hadir dalam diskusi publik tersebut mengaku sangat butuh masukan dari berbagai elemen dari masyarakat, termasuk dari HMI dan Kahmi.
"Pemimpin tentu menunggu masukan, karena memimpin daerah, persoalannya sangat banyak, sehingga perlu masukan dan pengawasan. Kami ingin masukan, hasil dari diskusi publik hari ini," kata Imron.***
