Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik, DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Ombudsman RI Tahun 2027
JAKARTA - Ombudsman RI memperoleh persetujuan usulan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar pada tahun 2027. Hal ini merupakan hasil dari Rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) RUU APBN Tahun Anggaran 2027, pada Rabu (9/9/2026) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat.
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu menyampaikan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung dua program Ombudsman RI yakni program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan program dukungan manajemen.
"Kami bersyukur yang mana Panja menyetujui usulan dari Ombudsman melalui Komisi II pada beberapa waktu yang lalu, sehingga Ombudsman pada tahun 2027 mendapat tambahan anggaran yang akan sangat membantu baik Ombudsman sebagai organisasi, maupun tugas-tugas Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik," ujar Suganda.
Kemudian, Suganda juga turut menyampaikan sejumlah urgensi penguatan pengawasan pelayanan publik
dalam usulan pagu anggaran Ombudsman RI tahun 2027. Pertama, program akses pengaduan pelayanan publik di daerah yang diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat pengawasan langsung terhadap pelayanan publik, khususnya di tingkat daerah.
Kedua, pengawasan pelayanan publik untuk memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden berjalan secara transparan dan terbebas dari praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, perkantoran menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan untuk menjamin keberlangsungan layanan Ombudsman RI, baik di kantor pusat maupun 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI. Suganda juga menyampaikan bahwa anggaran tersebut nantinya akan digunakan dalam urgensi program prioritas nasional dan lembaga.
Dalam acara rapat tersebut, turut hadir sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah di antaranya, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Pertanian. Kehadiran sejumlah kementerian dan lembaga tersebut menjadi bagian dari pembahasan bersama terkait pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, termasuk kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian target dan prioritas pembangunan pada tahun 2027. (mg22)
