Dampak Kenaikan BBM Sudah Dirasakan Rakyat, Pemerintah Harus Segera Bertindak
BANJARMASIN - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat dengan adanya kenaikan harga bahan pokok dan angkutan umum.
Pemerintah diharapkan dapat segera mengantisipasi dampak tersebut, termasuk membuat mitigasi dalam menanggulanginya.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto dalam diskusi Publik Human Studies Institute bertajuk Optimalisasi Distribusi BBM Bersubsidi bagi Rakyat di Kalimantan Selatan, di Hotel Galaxy Banjarmasin, Selasa (13/9).
"Pemerintah hendaknya menetapkan pembatasan kendaraan roda dua (di bawah 250 cc) dan angkutan umum sebagai moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat dan memakai BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar," kata Hery Susanto.
Menurut Hery Susanto perlunya pengaturan batas pengisian BBM pada jenis kendaraan tertentu.
"Konsumen sepertinya perlu diwajibkan agar tetap menggunakan Pertamax dan jenis di atasnya. Selain itu, distribusi BBM bersubsidi tersebut juga perlu pengaturan batas pengisian BBM per harinya," ujar Hery.
Lebih lanjut Hery menyatakan kriteria kendaraan penerima subsidi masuk dalam revisi Perpres.
"Kriteria sepeda motor dan kendaraan angkutan umum yang menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar agar dimasukkan ke dalam revisi Perpres No 191/ 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sehingga jelas siapa saja yang berhak menerima subsidi BBM ini agar dapat tepat sasaran dan kita ketahui hampir 80% sepeda motor merupakan moda transportasi masyarakat," jelas Hery.
Hery juga berharap agar pemerintah gencar lakukan edukasi dan konsultasi publik dalam menunjang keberhasilan program.
"Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga mesti melakukan edukasi dan konsultasi bagi masyarakat yang diprioritaskan mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar, mengingat masih sangat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui/mengerti pendaftaran kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar melalui aplikasi MyPertamina," harap Hery.
Lanjut Hery menyatakan perlunya aktivitas pengisian BBM secara mobile ke lokasi-lokasi basis perekonomian masyarakat.
"Misal kelompok petani, nelayan, pedagang pasar, dan lain-lainnya. Sebab kelompok tersebut masih rentan perekonomiannya dan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Mereka kelompok yang dinilai sangat membutuhkan BBM bersubsidi," kata Hery.
Sementara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan pentingnya forum dialog akademis ini agar menjadi rumusan kebijakan bagi pemerintah.
"Kami apresiasi forum dialog akademis ini sebagai rekomendasi rumusan kebijakan bagi pemerintah dan forum konsultasi publik antar stakeholders, dan kami harapkan pemerintah pusat melalui pertamina dapat menambah kuota BBM subsidi di Banjarmasin," kata Ibnu Sina.
