Rabu, 06/03/2019
Tags : hasil survey inperma tahun 2018,ombudsman kepri,Kota Tanjungpinang,Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri
KEPRI MASUK KATEGORI MALADMINISTRASI RENDAH
Hasil survey Indeks Persepsi Maladministrasi (INPERMA) Tahun 2018 untuk Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor 5,45 sehingga termasuk ke dalam kategori maladministrasi rendah. Survey INPERMA sendiri merupakan lanjutan dari Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan secara langsung dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada 4 fokus layanan publik dasar yakni kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan. Terkait dengan komposisi wilayah dalam penelitian Indeks Persepsi Maladministrasi, Ombudsman melihat wilayah dari dua jenis yakni perkotaan dan pedesaan. Dimana Kabupaten yang diambil merupakan kabupaten pada provinsi terpilih yang memiliki jumlah desa terbanyak dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berdasarkan persilangan antara data dan informasi kemiskinan Kabupaten/ Kota tahun 2016 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta data terkait jumlah desa pada Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Berdasarkan hal tersebut, untuk Provinsi Kepulaua Riau maka diperoleh lokus berupa Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang. Berikut adalah rekapitulasi sebaran indeks tiap fokus layanan untuk Provinsi Kepulauan Riau: 1. Perizinan : 5,19 2. Kesehatan : 5,67 3. Pendidikan : 5,45 4. Adminduk : 5,47Tags : hasil survey inperma tahun 2018,ombudsman kepri,Kota Tanjungpinang,Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri
Rabu, 06/03/2019
Tags : ombudsmankalteng
3 WILAYAH KALTENG ZONA MERAH
Hasil Kepatuhan Ombudsman RI, 3 Wilayah Kalteng Masuk Zona MerahTags : ombudsmankalteng
Rabu, 27/02/2019
Tags : No Tags
Mengadukan Tindak Diskriminasi ke Ombudsman
Dialog Aktivis Disabilitas dengan Anggota Ombudsman Dadan Suparjo Suharmawijaya.Tags : No Tags
Selasa, 26/02/2019
Tags : ombudsman,laode ida,pemilu
Ombudsman: Landasan Etika Belum Diatur dalam UU Pemilu
Polemik kampanye yang dilakukan oleh pejabatTags : ombudsman,laode ida,pemilu
Minggu, 17/02/2019
Tags : No Tags
Paradikta Kubu Raya Datangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalbar
Ombudsman Kalbar terima kunjungan Akademia Paradigta selama 4 hari dalam rangka belajar lapangan dan sampaikan aduan.Tags : No Tags
Sabtu, 16/02/2019
Tags : No Tags
Ombudsman Buka Gerai Pengaduan di BPN Kubu Raya
OMBUDSMAN BUKA GERAI PENGADUAN DI BPN KUBU RAYA Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat akan melakukan upaya jemput bola untuk menerima pengaduan dari masyarakat dengan membuka gerai di BPN Kubu Raya.Tags : No Tags
Sabtu, 16/02/2019
Tags : No Tags
Mudahkan Warga Melapor, Ombudsman Buka Gerai Di BPN
Ombudsman perwakilan Kalbar melakukan upaya jemput bola pengaduan dari masyarakat dengan membuka gerai di Kantor BPN Kubu Raya. Hal tersebut pertama kali dilakukan Ombudsman. Nantinya gerai juga akan dibuka di Kantor Disdukcapil dan Rumah Sakit SoedarsoTags : No Tags
Kamis, 14/02/2019
Tags : No Tags
Akademi Paradigta Teluk Pakedai Sambangi Ombudsman Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Puluhan ibu-ibu dari akademi paradigta Kecamatan teluk pakedai menyambangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar. Kamis (14/2/2019) Para ibu rumah tangga tersebut juga mendapatkan materi tentang pengawasan pelayanan publik dan bagaimana cara melaporkan apabila menemukan maladministrasi. Mereka tampak antusias mengikuti dan mendengarkan penjalasan dari para asisten ombudsman tentang konsep pelayanan publik. Simak suasana kegiatan tersebut.Tags : No Tags
Rabu, 13/02/2019
Tags : ombudm,dadansuparjosuharmawijaya
Ombudsman RI minta KPPU selidiki kenaikan harga tiket & bagasi
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki penyebab adanya kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar. Jika memang maskapai-maskapai tersebut terindikasi melakukan monopoli, maka bisa terkena sanksi.Tags : ombudm,dadansuparjosuharmawijaya
Jum'at, 08/02/2019
Tags : pungutan sekolah,pungutan,ombudsman ri perwakilan diy,ori diy,pungutan liar
Ditegur Ombudsman, Pungutan Sekolah SD Dikembalikan - NET YOGYA
Kamis (07/02) siang usai mendapat teguran tertulis dari Ombudsmen RI perwakilan DIY, kepala SD Brajan di Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul mengumpulkan wali murid untuk mengembalikan uang pungutan sebesar Rp 1.250 juta Sekolah berdalih uang ini nantinya akan dipakai untuk penyelenggaraan jam belajar tambahan bagi siswa kelas 6 jelang Ujian Akhir Sekolah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan prestasi para siswa. Meski tak semua wali murid telah membayar uang pungutan tersebut, namun jam belajar tambahan telah dilakukan sebanyak 3 kali. Meski temuan Ombudsmen menyatakan pungutan dilakukan atas keputusan bersama pihak sekolah dan wali murid. Namun, karena prosedurnya menyalahi aturan maka sekolah diimbau untuk mengembalikan uang tersebut. Pasca pengembalian pungutan tersebut jam belajar tambahan bagi kelas enam terancam ditiadakan. Hal ini karna pihak sekolah tak mempunyai dana untuk penyelenggaran jam belajar tambahan.Tags : pungutan sekolah,pungutan,ombudsman ri perwakilan diy,ori diy,pungutan liar
