Minggu, 24/03/2019
Tags : No Tags
Disdukcapil Kota Kupang Temui Ombudsman NTT
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang mengunjungi kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT untuk berkonsultasi dan menerima masukan dari Ombudsman terkait pelayanan perekaman KTP-El di Kota Kupang.Tags : No Tags
Rabu, 20/03/2019
Tags : No Tags
Ombudsman Sosialisasi di Kayong Utara
RIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Pemerintah Terhadap Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan di Istana Rakyat, Sukadana, Rabu (20/3/2019). Hadir dalam acara tersebut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Agus Priyadi, Bupati Kayong Utara Citra Duani, Wakil Bupati Effendi Ahmad, dan Sekretaris Daerah Hilaria Yusnani.Tags : No Tags
Rabu, 13/03/2019
Tags : ombudsman,isu pelayanan publik,amzulianrifai
Tantangan Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0
Tantangan Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0Tags : ombudsman,isu pelayanan publik,amzulianrifai
Minggu, 10/03/2019
Tags : perwakilanmaluku
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TEMUKAN SEJUMLAH MALADMINISTRASI DI MALUKU
Mengenal Ombudsman RI Perwakilan Maluku secara lebih dekatTags : perwakilanmaluku
Rabu, 06/03/2019
Tags : hasil survey inperma tahun 2018,ombudsman kepri,Kota Tanjungpinang,Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri
KEPRI MASUK KATEGORI MALADMINISTRASI RENDAH
Hasil survey Indeks Persepsi Maladministrasi (INPERMA) Tahun 2018 untuk Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor 5,45 sehingga termasuk ke dalam kategori maladministrasi rendah. Survey INPERMA sendiri merupakan lanjutan dari Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan secara langsung dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada 4 fokus layanan publik dasar yakni kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan. Terkait dengan komposisi wilayah dalam penelitian Indeks Persepsi Maladministrasi, Ombudsman melihat wilayah dari dua jenis yakni perkotaan dan pedesaan. Dimana Kabupaten yang diambil merupakan kabupaten pada provinsi terpilih yang memiliki jumlah desa terbanyak dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berdasarkan persilangan antara data dan informasi kemiskinan Kabupaten/ Kota tahun 2016 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta data terkait jumlah desa pada Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Berdasarkan hal tersebut, untuk Provinsi Kepulaua Riau maka diperoleh lokus berupa Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang. Berikut adalah rekapitulasi sebaran indeks tiap fokus layanan untuk Provinsi Kepulauan Riau: 1. Perizinan : 5,19 2. Kesehatan : 5,67 3. Pendidikan : 5,45 4. Adminduk : 5,47Tags : hasil survey inperma tahun 2018,ombudsman kepri,Kota Tanjungpinang,Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri
Rabu, 06/03/2019
Tags : ombudsmankalteng
3 WILAYAH KALTENG ZONA MERAH
Hasil Kepatuhan Ombudsman RI, 3 Wilayah Kalteng Masuk Zona MerahTags : ombudsmankalteng
Rabu, 27/02/2019
Tags : No Tags
Mengadukan Tindak Diskriminasi ke Ombudsman
Dialog Aktivis Disabilitas dengan Anggota Ombudsman Dadan Suparjo Suharmawijaya.Tags : No Tags
Selasa, 26/02/2019
Tags : ombudsman,laode ida,pemilu
Ombudsman: Landasan Etika Belum Diatur dalam UU Pemilu
Polemik kampanye yang dilakukan oleh pejabatTags : ombudsman,laode ida,pemilu
Minggu, 17/02/2019
Tags : No Tags
Paradikta Kubu Raya Datangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalbar
Ombudsman Kalbar terima kunjungan Akademia Paradigta selama 4 hari dalam rangka belajar lapangan dan sampaikan aduan.Tags : No Tags
Sabtu, 16/02/2019
Tags : No Tags
Ombudsman Buka Gerai Pengaduan di BPN Kubu Raya
OMBUDSMAN BUKA GERAI PENGADUAN DI BPN KUBU RAYA Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat akan melakukan upaya jemput bola untuk menerima pengaduan dari masyarakat dengan membuka gerai di BPN Kubu Raya.Tags : No Tags
