Selasa, 14/08/2018
Tags : adrianus meliala,Kalbar,Ombudsman
Terkait Maladministrasi dan Pungli, Adrianus Sebut Atensi Ombudsman RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Prof Drs Adrianus Eliasta Meliala menegaskan Ombudsman RI berikan atensi serius terhadap sekitar 13.000 unit layanan yang disediakan oleh birokrasi pada 1.500-an satuan kerja di seluruh Indonesia. Ombudsman RI, kata Adrianus, melakukan penilaian maladministrasi pelayanan publik seperti penundaan yang berlarut, pelayanan tidak profesional, diskriminasi dan lainnya.Tags : adrianus meliala,Kalbar,Ombudsman
Selasa, 14/08/2018
Tags : agus priyadi,ombudsman,kalbar
Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Berharap Generasi Muda Berani Melapor
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalbar , Agus Priyadi menegaskan di era millenial saat ini, kaum muda diharapkan punya partisipasi tinggi dan keberanian dalam melaporkan maladministrasi pelayanan publik dan pungutan liar (pungli) khususnya di wilayah Provinsi Kalbar. “Di zaman now ini harus punya keberanian. Kalau takut maka bisa dirahasiakan Berikan buktinya kalau terjadi pungli dimana-mana. Untuk petugas, perangkat hukumnya sudah jelas bahwa yang terlibat copot,†ungkapnya saat diwawancarai usai Desiminasi bertema Mendorong Partisipasi Kaum Muda untuk Mewujudkan Generasi Bebas Pungutan Liar (Pungli) dan Maladministrasi yang diinisiasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat di Ruang Lantai III Restoran Cita Rasa, Selasa (14/8/2018). Ia juga meminta peran aktif pengusaha khususnya developer atau pengembang terkait pembebasan lahan.Tags : agus priyadi,ombudsman,kalbar
Rabu, 08/08/2018
Tags : ombudsman,Kalbar,Defisit,APBD
OMBUDSMAN PERTANYAKAN DEFISIT APBD KALBAR 600 MILYAR
Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Barat Mempertanyakan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Atau Apbd Kalbar Yang Terancam Defisit Di Pertengahan Semester Tahun 2018 Sebesar 600 Miliar Rupiah. Selama Lima Tahun Berturut-Turut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berhasil Memperoleh Laporan Wajar Tanpa Pengecualian Atau Wtp Dalam Hal Pengolaan Anggaran. Namun Demikian Di Pertengahan Semester Tahun 2018 Ini Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Atau Apbd Kalbar Malah Terancam Defisit Sehingga Menjadi Perhatian Serius Bagi Sejumlah Kalangan Diantaranya Ombudsman Ri Perwakilan Kalbar. Sebagaimana Tertera Dalam Surat Gubernur Kalbar Nomor 903 2115 Tapd Potensi Defisit Anggaran Pada Apbd Ta 2018 Sejumlah 600 Miliar Rupiah Lebih. Hal Itu Terjadi Lantaran Dalam Pelaksanaan Apbd Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2017 Dan 2018 Terdapat Sejumlah Target Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Tidak Terealisasi Atau Kurang Penganggaran. Melihat Kondisi Tersebut Ombudsman Memertanyakan Secara Mendalam Terkait Pengelolaan Keuangan Tersebut Dimana Antara Alokasi Atau Pagu Belanja Dengan Pengeluaran Semestinya Sudah Bisa Diprediksi Dari Awal Dan Bahkan Biasanya Ada Anggaran Cadangan. Belanja Daerah Semestinya Disesuaikan Dengan Anggaran Dan Bekerjasama Dengan Dprd Sehingga Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran Dan Perencanaan Pembangunan Dapat Terealisasi. Sebagai Bentuk Transparansi Ombudsman Menuntut Agar Pj. Gubernur Kalbar Dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tapd Dapat Memberikan Penjelasan Tentang Potensi Defisit Anggaran Ini Kepada Seluruh Satuan Kerja. Termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Atau Bpkpd.Tags : ombudsman,Kalbar,Defisit,APBD
Rabu, 08/08/2018
Tags : ombudsman kepri,mou ombudsman ri,bp batam
SEPAKAT BUAT PAYUNG KERJASAMA BARU
Hasil pertemuan antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada hari Rabu, 8 Agustus 2018 menghasil beberapa poin penting. Salah satunya ialah memperpanjang perjanjian kerja sama yang telah berakhir, yang nantinya akan menjadi payung hukum bagi masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.Tags : ombudsman kepri,mou ombudsman ri,bp batam
Senin, 06/08/2018
Tags : Ombudsman,Kalbar,Ekspos
OMBUDSMAN TERIMA 82 LAPORAN SEPANJANG APRIL HINGGA JUNI 2018
Dari April Hingga Juni 2018 Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Barat Menerima Sebanyak 82 Laporan Pengaduan Masyarakat.Tags : Ombudsman,Kalbar,Ekspos
Kamis, 02/08/2018
Tags : ombudsmanjakartaraya,maladministrasi,kotabekasi,teguh p nugroho
KECAMATAN & KELURAHAN DI BEKASI STOP PELAYANAN PUBLIK
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan pemeriksaan lapangan terkait laporan tidak berjalannya pelayanan publik secara serempak pada 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan di Kota Bekasi.Tags : ombudsmanjakartaraya,maladministrasi,kotabekasi,teguh p nugroho
Rabu, 01/08/2018
Tags : ombudsman ri,ombudsman kepri,provinsi kepri
MASALAH KEPATUHAN, KEPRI MASUK ZONA KUNING OMBUDSMAN
Anggota Ombudsman Republik Indonesia yaitu Bpk. Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP beserta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menggelar diskusi dalam konferensi pers dalam membahas hasil kepatuhan 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang masih perlu dilakukan pembenahan kearah yang lebih baik dengan penyelenggaran pelayanan publik yang profesional, akuntabilitas, kepastian hukum, dan untuk kepentingan umum.Tags : ombudsman ri,ombudsman kepri,provinsi kepri
Sabtu, 14/07/2018
Tags : ombudsman jabar,haneda sri lastoto,Pendidikan,ORI Jabar,ppdb
Ombudsman Jawa Barat Akan Sampaikan Tindakan Korektif Kepada Disdik Terkait PPDB
Ombudsman Jawa BaratTags : ombudsman jabar,haneda sri lastoto,Pendidikan,ORI Jabar,ppdb
Senin, 09/07/2018
Tags : tanahabang,ombudsmanrijakartaraya,pemrovdki
Ombudsman Ngotot Pemprov DKI Buka Jalan Jatibaru
Ombudsman Ngotot Pemprov DKI Buka Jalan JatibaruTags : tanahabang,ombudsmanrijakartaraya,pemrovdki
Senin, 09/07/2018
Tags : bandara nyia,Ombudsman RI Perwakilan DIY
Warga Penolak Bandara NYIA Lapor Ombudsman
Warga Temon, Kulon Progo datangi Kantor Ombudsman RI perwakilan DIY di Jl. Wolter Monginsidi, Yogyakarta pada Senin (09/07) guna adukan Dugaan MalAdministrasi, dalam Proses Land Clearing Bandara. Selain adanya kekerasan, warga kecewa karena tak ada pendampingan untuk Kaum Difabel. Warga merasa dirugikan karena Lahan Pertanian dirusak Paksa. Izin Penetapan Lokasi (IPL) pun, dinilai sudah kedaluwarsa sejak bulan Maret lalu. Tanggapi aduan Warga yang kedua kalinya, Ombudsman berencana akan memanggil PT. Angkasa Pura. Sebelumnya, warga juga laporkan terkait Sistem Konsinyasi ganti rugi Ke Pengadilan. Konsinyasi dilakukan, terkait besarnya nilai Ganti rugi, dan bukan terkait Penolakan menyerahkan tanahnya, untuk Kepentingan Umum.Tags : bandara nyia,Ombudsman RI Perwakilan DIY
