• ,
  • - +

Galeri Video

  1. Home
  2. Galeri
 
...
Selasa, 03/03/2020
Ombudsman RI: Pemerintah Harus Mengatasi Dampak Penurunan Ekonomi Akibat Virus Corona | ILC tvOne
Jakarta, tvOnenews.com - Virus Corona sudah merambah ke berbagai negara lintas benua & sudah menelan ribuan nyawa. 2 WNI berdomisili di Depok terdekteksi positif terjangkit virus ini. Bagaimana Indonesia menghadapi Corona? Siapkah kita? Saksikan Indonesia Lawyers Club tvOne dengan tema “Ketika Corona Sudah Sampai di Indonesia”. #ILCCoronadiIndonesia #ILC #CoronaIndonesia
 Tags : anggota ombudsman ri,Alamsyah Saragih
...
Selasa, 03/03/2020
Pemaparan Hasil Survei Kepatuhan Kinerja Oleh Ombudsman
PEMAPARAN HASIL SURVEI PENILAIAN KEPATUHAN. Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tahun 2019 oleh Ombudsman. Hadir pada kesempatan ini, Pihak Ombudsman perwakilan Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Bapak Ketua Subhan, S.T.,M.H. Dalam sambutannya selaku tuan rumah Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono, S.H., M.H. beliau menegaskan bahwa pada tahun ini akan melaksanakan pencanangan WBK dalam rangka Zona Integritas (ZI) untuk Kantor Pertanahan se-Sulawesi Selatan. Rapat ini turut dihadiri oleh Kabag TU, para Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan dan juga 11 Kepala Kantor Pertanahan di Sulawesi Selatan yang menjadi Cluster Sampling, mewakili 24 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Selaku Kepala Ombudsman, Subhan menyampaikan performa Sulawesi Selatan lebih bagus dari pada dengan provinsi lain. Penilaian kepatuhan dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pertemuan ini, sebagai bentuk apresiasi kepada Kantor Pertanahan yang memiliki hasil survey berada pada zona hijau, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan memberikan piagam penghargaan kepada BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman berdasar pada Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2009. Peringkat pertama Hasil Survei Penilaian Kepatuhan diraih oleh Kantor Pertanahan Kab. Bone dengan nilai 101,00, pada peringkat kedua diraih Kantor Pertanahan Kab. Pangkep dengan nilai 91,50, peringkat ketiga diraih oleh Kantor Pertanahan Kota Pare-pare, dan peringkat ke-empat diraih oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan nilai 90,00. Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan berharap bagi Kantor yang sudah berada di zona hijau, wajib untuk dipertahankan dan bisa menjadi pemicu lebih baik bagi Kantor Pertanahan yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan. 11/02/2020.Humaskanwilbpnsulsel #ATRBPNKiniLebihBaik #ATRBPNMajudanModern #ATRBPNSulselBerkobar
 Tags : ombudsman ri sulawesi selatan
...
Selasa, 03/03/2020
Investigasi Ombudsman soal Buron KPK Harun Masiku Tuntas dalam 2 Pekan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama TRIBUN-VIDEO.COM - Ombudsman RI tengah menelisik data Imigrasi mengenai simpang siurnya informasi keberadaan eks caleg PDIP Harun Masiku yang kini masih menjadi buronan KPK atas kasus dugaan suap proses PAW Anggota DPR. Ombudsman menargetkan tim khusus yang dibentuk dapat menyampaikan hasil investigasi ini dalam Rapat Pleno dua pekan ke depan. "Kita beri waktu paling lama 2 minggu ke depan, karena disampaikan ke pleno," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Diketahui, Ditjen Imigrasi hingga Menkumham yang juga politikus PDIP Yasonna H. Laoly sempat menyebut Harun terbang ke luar negeri pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK menggelar OTT dan belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah ramai pemberitaan, Ditjen Imigrasi kemudian meralat dan membenarkan Harun telah kembali ke Indonesia. Akibat simpang siurnya informasi itu, Yasonna mencopot atau mem-fungsional-kan Ronny Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi. Belakangan, tim investigasi yang dibentuk Yasonna menyebut kesimpangsiuran informasi kedatangan Harun disebabkan tidak sinkronnya data di Personal Computer (PC) di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta dengan server lokal Bandara Soekarno-Hatta dan server Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) di Ditjen Imigrasi. Amzulian mengakui, investigasi atau penelusuran yang dilakukan Ombudsman lebih lama ketimbang tim bentukan Yasonna. Namun, kata Amzulian, hal ini semata hasil penelusuran lebih menyeluruh dan mendalam. "Kami ingin mencari yang sedalam-dalamnya, kami mengundang para pihak untuk memastikan lebih kepada kebenaran data saja. Kenapa ini penting? Bukan untuk mencari kesalahan, supaya lebih terang dan publik memiliki hak untuk tahu apa kejadian yang sebenarnya," katanya. "Jangan juga kalau hasil temuan sebagaimana yang disampaikan menteri kita apriori dulu, jangan juga kita bergerak sudah menentukan pasti bela menteri. Kita inikan sekarang rancu cari siapa yamg bisa dipercaya. Nah, Ombudsman mencari untuk berada institusi yang bisa dipercaya itu," imbuh Amzulian. Meski demikian, Amzulian menyatakan, investigasi yang dilakukan pihaknya hanya pada aspek administrasi. "Kita hanya pada aspek administrasinya, kita tidak aspek-aspek yang lain, misalnya apakah betul data yang disampaikan seperti itu, artinya kita mendalami pada aspek administrasinya saja," katanya.
 Tags : anggota ombudsman ri,Ketua Ombudsman RI,Prof Amzulian Rifai PhD
...
Senin, 02/03/2020
WARTA PARLEMEN - DPR RI - DPR TERIMA LAPORAN KINERJA OMBUDSMAN RI
// Pimpinan DPR RI Menerima Laporan Berkala Lembaga OMBUSDMAN Republik Indonesia / Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Kementerian / Dan Lembaga Negara Selama Tahun 2019 // NARASUMBER : AZIS SYAMSUDDIN / Wakil Ketua DPR RI / KORPOLKAM / FP-G / Dapil LAMPUNG II (TVR Parlemen - Biro Pemberitaan Parlemen - SETJEN DPR RI) Live Streaming : www.dpr.go.id Twitter : @DPR_RI FB : DPR RI Youtube : DPR RI (TIM IT & SOSMED
 Tags : anggota ombudsman ri,Prof Amzulian Rifai PhD,Lely Pelitasari Soebekty,Dadan S Suharmawijaya,Alamsyah Saragih
...
Kamis, 27/02/2020
Terima Laporan Ombudsman, Ini Tanggapan Puan Maharani
Terima Laporan Ombudsman, Ini Tanggapan Puan Maharani
 Tags : anggota ombudsman ri,Ketua Ombudsman RI,Prof Amzulian Rifai PhD
...
Rabu, 26/02/2020
Wawancara Radio Elshinta bersama Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai
Wawancara Radio Elshinta bersama Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai dalam program Power Breakfast (Senin 10 Februari 2020).
 Tags : Ketua Ombudsman RI,anggota ombudsman ri,Prof Amzulian Rifai PhD
...
Rabu, 26/02/2020
Hebat, Siswa SMAN 1 Majenang Cilacap Bongkar Kelemahan Web Ombudsman RI
Hebat, Siswa SMAN 1 Majenang Cilacap Bongkar Kelemahan Web Ombudsman RI
 Tags : anggota ombudsman ri,Alvin Lie
...
Selasa, 25/02/2020
OMBUDSMAN BENGKULU INGATKAN PANITIA CPNS
OMBUDSMAN BENGKULU INGATKAN PANITIA CPNS
 Tags : Ombudsman RI Bengkulu
...
Selasa, 25/02/2020
Ombudsman Brief, Problematika Pengembangan SPPT - TI
Pada hari Selasa (25/02/2020), Ombudsman RI mengadakan pertemuan dengan tema: "Ombudsman Brief, Problematika Pengembangan SPPT - TI" Acara ini merupakan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasi Teknologi Informasi kepada Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, yang bertempat di Mezzanine Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta. Selain itu, Ombudsman juga turut mengundang perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung RI, BSSN, Bareskrim POLRI. Dalam pertemuan tersebut, Prof. Mahfud MD menyampaikan beberapa poin evaluasi, diantaranya: keseragaman input data dari masing-masing instansi, kesiapan sarana dan prasarana serta SDM, menjaga keamanan data dalam SPPT-TI, dan tidak ada lagi aplikasi tersendiri oleh masingg-masing aparat penegak hukum di Indonesia.
 Tags : Prof Amzulian Rifai PhD,Ketua Ombudsman RI,anggota ombudsman ri
...
Senin, 24/02/2020
OMBUDSMAN BENGKULU BELUM TERIMA PENGADUAN CPNS
OMBUDSMAN BENGKULU BELUM TERIMA PENGADUAN CPNS
 Tags : Ombudsman RI Bengkulu
Peta Situs
 

Form Kontak
Ombudsman RI
Kantor Pusat
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920

(021) 2251 3737
Email
humas@ombudsman.go.id