Selasa, 13/06/2023
Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng
Ombudsman RI Tinjau Layanan Rumah Sakit Dan Puskesmas Di Kota Ambon
AMBON,KOMPAS.TV-Tim dari Ombudsman RI bersama Ombudsman Perwakilan Maluku mengunjungi beberapa rumah sakit dan puskesmas di Kota Ambon, tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan di Kota Ambon serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan memadai bisa terpenuhi.Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng
Selasa, 02/05/2023
Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng
Kaleidoskop Ombudsman RI Sepanjang Januari Hingga April 2023
Sahabat, video berikut merupakan rekapitulasi serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI selama bulan Januari hingga April 2023. Ombudsman Republik Indonesia terus bekerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kerja sama dengan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik di Indonesia.Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng
Kamis, 04/11/2021
Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,PCR
Live Kompas TV : Tes PCR Seharusnya Bisa Gratis
Hai #SahabatOmbudsman Dalam acara Kompas Bisnis yang tayang pada 2 November 2021, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menilai, seharusnya tes laboratorium polymerase chain reaction (PCR) untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia bisa digratiskan. Untuk selengkapnya tonton videonya sampai selesai ya! #OmbudsmanRI #AwasiTegurLaporkan #PelayananPublik #Covid19 #TesPCRTags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,PCR
Rabu, 20/10/2021
Tags : ombudsman ri,Robert Na Endi Jaweng,ombudsman ri perwakilan ntt,darius beda daton,pos kupang
Ombudsman dan Pengawasan Pelayanan Publik - Ngobrol Asyik Pos Kupang
Ombudsman dan Pengawasan Pelayanan Publik - Ngobrol Asyik Pos KupangTags : ombudsman ri,Robert Na Endi Jaweng,ombudsman ri perwakilan ntt,darius beda daton,pos kupang
Jum'at, 30/07/2021
Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
Temuan Maladministrasi TWK, Ombudsman Penandatanganan Kontrak Ditulis Mundur (Kompas TV)
Tes wawasan kebangsan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Apatur Sipil Negara (ASN) masih berbuntut panjang. 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan indikasi maladministrasi ke Ombudsman RI. Ombudsman menemukan, adanya maladministrasi mulai dari saat pembentukan kebijakan pelaksanaan TWK sampai penetapan hasilnya. Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng menyampaikan temuan, ketika pendatangan berita rapat harmonisasi tidak dilakukan oleh lima pemimpin yang hadir tetapi justru oleh mereka yang tidak hadir sama sekali di ruangan. Selain itu, tanggal penandatanganan kontrak terkait pelaksanaan TWK ditulis mundur. Nota kesepahaman ditandatangani 8 April 2021, sedangkan kontrak swakelola 20 April 2021. Namun, tanggal penandatanganan itu diganti untuk menunjukkan seolah dua surat tersebut telah ditandatangani 3 bulan sebelumnya, yaitu 27 Januari 2021. Sehingga, pelaksanaan TWK pada 9 Maret 2021 dilaksanakan tanpa adanya dua surat kontrak tersebut.Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
Jum'at, 30/07/2021
Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
Ombudsman akan Koordinasi dengan BKN dan KPK Terkait Penyelesaian Maladministrasi TWK (Kompas TV)
Ombudsman menemukan adanya maladministrasi mulai dari saat pembentukan kebijakan pelaksanaan TWK sampai penetapan hasilnya. Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman menilai 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK berhak menjadi ASN. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK. KPK kata Ali, tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Dalam menindak lanjuti permasalahn ini, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, kerena persoalan terkait dengan ASN maka ranah eksekutif yang menjadi penanggung jawab. Tindakan korektif bisa dilakukan tiga Lembaga yaitu, KPK, BKN, dan Kemenpan RB. Bila tidak ada tindakan korektif masa naik ke presiden. Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng mengatakan, untuk menindak lanjuti permasalahaan Ombudsman mempunyai unit kerja resolusi dan monitoring dimana bersama-sama dengan KPK dan BKN duduk bersama mencari penyelesaian.Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
Jum'at, 30/07/2021
Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
Persoalan Temuan Maladaministrasi TWK KPK, Ada Jalan Tengah? (Kompas TV)
Tindakan korektif dalam menyelesaikan perkara temuan maladministrasi TWK KPK dinanti banyak pihak. Sebelumnya, anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng, menyampaikan beberapa temuan, malaadministrasi yang dilakukan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena melakukan kontrak back date. Melansir dari Kompas.com, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan mengeluarkan rekomendasi jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan tindakan korektif pada temuan Ombudsman soal adanya malaadministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, kunci permasalah ada pada BKN, karena BKN adalah pelaksana dari TWK sedangkan KPK adalah pengguna. Taufik juga menyebut, bila merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses alih status tidak boleh ada yang dirugikan. Dan Jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN, makan lakukanlah pembinaan pada orang tersebut.Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
Jum'at, 30/07/2021
Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
Azyumardi Azra: KPK Tidak Memiliki Iktikad Baik Untuk Menyelesaikan Masalah Ini (CNN Indonesia)
Ombudsman republik Indonesia menemukan dugaan penyimpangan prosedur tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. bahkan ombudsman merekomendasikan agar presiden mengambil alih kewenangan terkait soal pengalihan status 75 pegawai KPK. Di sisi lain desakan dari berbagai pihak untuk segera melantik 75 pegawai KPK sebagai ASN pun menguat. kita akan membahasnya melalui sambungan zoom bersama Robert Na Endi Jaweng selaku Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Profesor Azyumardi Azra Mewakili Koalisi Guru Besar Antikorupsi dan Taufik Basari selaku Anggota Komisi III DPR RI.Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
Senin, 26/07/2021
Tags : Ombudsman RI,KPK,Robert Na Endi Jaweng
Temukan Titik Pelanggaran TWK KPK, Ombudsman Ada 3 Hal di Antaranya (Kabar Petang tvOne)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah merampungkan pemeriksaan terkait proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil pemeriksaan Ombudsman, ditemukan tiga pelanggaran atau maladministrasi dalam proses pelaksanaan TWK pegawai KPK. TV One 24 Juli 2021 Sumber: https://youtu.be/FW9UQtLWLrsTags : Ombudsman RI,KPK,Robert Na Endi Jaweng
Senin, 26/07/2021
Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
Penjelasan Ombusdman Soal Temuan Maladministrasi TWK KPK (Sapa Indonesia Pagi Kompas TV)
Dugaan adanya penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status pegawai KPK kian berlanjut. Pasalnya Ombudsman RI menemukan sejumlah kejanggalan yakni dari proses pembentukan hingga penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan (TWK). Anggota Ombusdman RI menyebut, ada 3 poin penting yang ditemukan potensi maladministrasi yakni: Saat proses pembentukan kebijakan penyimpangan terjadi saat rapat harmonisasi dihadiri pimpinan kementrian atau lembaga yang seharusnya dikordinasikan dengan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Lalu pada tahap pelaksanaan asesmen TWK, Ombudsman berpendapat KPK dan BKN membuat kontrak swakelola dengan tanggal yang berbeda jauh. Lalu terakhir, pada penetapan hasil TWK KPK dinilai telah melakukan tindakan maladministrasi berupa tidak patut menerbitkan SK karena bertentang dengan putusan MK yakni KPK abai terhadap pernyataan presiden. Dengan adanya temuan ini, Ombudsman meminta KPK dan BKN segera mengalihkan status 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021. Kompas TV 23 Juli 2021 Sumber: https://youtu.be/KQs--tiDNF4Tags : Ombudsman RI,Robert Na Endi Jaweng,KPK
