Rabu, 25/02/2026
Tags : OmbudsmanSultra,bersamamengawasipelayananpublik,Pengawasan Maladministrasi,Penerimaan dan Verifikasi Laporan,AwasiPelayananPublik
Issu Halo RRI Kendari Terkait Pungutan parkir tanpa menggunakan karcis, tempat hiburan malam yang masih beroperasi di bulan ramadan serta Bansos yang tidak tepat sasarn SULAWESI TENGGARA
Kendari, 23/02/2025. Program acara Issu Halo RRI Kendari yang disiarkan oleh RRI Kendari membahas laporan hasil analisis yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait kajian tata kelola terminal tipe B di wilayah Sultra. Dialog tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo, S.Pd., M.P., sebagai narasumber utama. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo, mengungkapkan bahwa dari total 11 terminal tipe B di Sulawesi Tenggara, Ombudsman hanya menjadikan enam terminal sebagai sampel kajian. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya dua terminal yang masih berfungsi secara optimal sebagai terminal, yakni Terminal Bau-Bau dan Terminal Baruga. Selain persoalan terminal, Mastri Susilo juga menyoroti praktik pungutan jasa parkir tanpa menggunakan karcis yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk maladministrasi karena berpotensi merugikan masyarakat serta menyebabkan kebocoran pendapatan daerah akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola. Dalam dialog tersebut, Ombudsman RI Sulawesi Tenggara turut menyoroti masih beroperasinya sejumlah tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Menurut Mastri Susilo, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat terkait agar pelaksanaan aturan berjalan konsisten serta tetap menghormati nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat. Isu penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran juga menjadi pembahasan dalam dialog di Kendari tersebut. Mastri Susilo menyampaikan bahwa Ombudsman RI Sulawesi Tenggara masih menerima laporan masyarakat terkait bansos yang tidak sesuai kriteria penerima. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala, meningkatkan transparansi, serta menindaklanjuti setiap laporan masyarakat guna memperbaiki kualitas pelayanan publik.Tags : OmbudsmanSultra,bersamamengawasipelayananpublik,Pengawasan Maladministrasi,Penerimaan dan Verifikasi Laporan,AwasiPelayananPublik
Senin, 02/02/2026
Tags : ombudsman,bersamamengawasipelayananpublik,pencegahan,bebasmaladministrasi,OmbudsmanSultra,OmbudsmanSultra
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara dan RRI Kendari Evaluasi Program Halo RRI perkuat kolaborasi untuk pelayanan publik SULAWESI TENGGARA
Kendari, 30 Januari 2026. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara bersama RRI Kendari menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program Halo RRI yang telah berjalan selama 1 tahun. rapat evaluasi ini diselenggarakan di kantor RRI Kendari dan dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara ( MAstri Susilo dan jajarannya Tim Asisten Pencegahan Maladministrasi dan Tim dari RRI Kendari.Tags : ombudsman,bersamamengawasipelayananpublik,pencegahan,bebasmaladministrasi,OmbudsmanSultra,OmbudsmanSultra
Jum'at, 07/08/2020
Tags : ombudsman kalsel,pvl on the spot,maladministrasi
Melayani Tanpa Maladministrasi, Kunci Penyelenggaraan Pelayanan Publik Part 2
Ombudsman mendorong agar semua penyelenggara layanan publik punya standar, sehingga memberikan pelayanan yang pasti, baik waktu, proses, biaya, hal ini adalah kunci dari penyelenggaraan pelayanan publik, agar tidak terjadi tindakan maladministrasiTags : ombudsman kalsel,pvl on the spot,maladministrasi
Jum'at, 07/08/2020
Tags : ombudsman kalsel,maladministrasi,Covid 19,pvl on the spot
Maladministrasi di Tengah Pandemi Covid-19
Ombudsman menghimbau seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, walaupun dalam kondisi pandemi covid-19 , dengan melakukan inovasi pelayanan publik, baik dalam bentuk online maupun offline, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.Tags : ombudsman kalsel,maladministrasi,Covid 19,pvl on the spot
Jum'at, 24/07/2020
Tags : ombudsman kalsel,kampanye anti maladministrasi,walikota banjarmasin
WALIKOTA BAJARMASIN IBNU SINA TANDA TANGANI KAMPANYE ANTI MALADMINISTRASI
PEMBUKAAN FESTIVAL PELAYANAN PUBLIK KALSEL -WALIKOTA BAJARMASIN IBNU SINA TANDA TANGANI KAMPANYE ANTI MALADMINISTRASITags : ombudsman kalsel,kampanye anti maladministrasi,walikota banjarmasin
Selasa, 21/01/2020
Tags : Saber,Jayapura Satgas Saber Pungli,ombudsman,antimaladministrasi,jateng
Ombudsman Buka Pos Pengaduan di Inspektorat Jateng
Giat Bidang Pencegahan x PVL Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah bersama mahasiswa magang dari @unwahas_aja dan @undip.official di Rakor Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Jawa TengahTags : Saber,Jayapura Satgas Saber Pungli,ombudsman,antimaladministrasi,jateng
Selasa, 10/12/2019
Tags : ombudsman,antimaladministrasi,jawatengah
SEJUMLAH SEKOLAH DIGROBOGAN MEMPERIHATINKAN, OMBUDSMAN JAWA TENGAH MINTA PEMKAB RESPONSIF
Semarang (10/12) – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan lapangan terkait pemberitaan media yang menginformasikan sejumlah bangunan sekolah di Kabupaten Grobogan memperihatinkan dan mengganggu kegiatan belajar mengajar serta mengancam keselamatan siswa.Tags : ombudsman,antimaladministrasi,jawatengah
Selasa, 08/10/2019
Tags : ombudsman,antimaladministrasi,jawatengah
17 Aduan Maladministrasi Pendidikan Diterima oleh Ombudsman Jateng Tahun 2019
Kasus pungutan liar dilingkungan sekolah di Provinsi Jawa Tengah masih marak terjadi dengan berkedok penggalangan dana sumbangan. Beberapa sekolah bahkan menahan rapor siswa antara lain karena belum melunasi kewajiban pembayaran. Jenis maladministrasi yang paling banyak penggalangan sumbangan, permintaan uang untuk studi banding dan baju seragam dan uang gedung. jumlah laporan ini cenderung meningkat dari tahun kemarin padahal tahun 2017 kasus pungutan liar di sekolah di Jawa Tengah 16 laporan, dan pada 2018 berjumlah 12 laporan, namun per 1 september 2019 kasus pungutan liar disekolah menjadi meningkat drastis menjadi 17 laporan. laporan total keseluruhan hingga september 2019 berjumlah 126 laporan. hingga kini ombudsman sendiri terus meneliti dan menelusuri laporan yang masuk diharapkan laporan yang masuk segera terselesaikan.Tags : ombudsman,antimaladministrasi,jawatengah
Kamis, 03/10/2019
Tags : antimaladministrasi,jawatengah,ombudsman
Penyuluhan hukum pelayanan publik bidang peradilan terkait penyelesaian kasus hukum diluar pengadilan
Semarang- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 02 Oktober 2019 telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum pelayanan publik bertempat di Studio Cakra Semarang TV dengan tema "penyelesaian kasus hukum diluar pengadilan" tekait bidang peradilan.Tags : antimaladministrasi,jawatengah,ombudsman
Kamis, 04/07/2019
Tags : kpk,maladministrasi
Ombudsman: KPK Lakukan Maladministrasi
Ombudsman Republik Indonesia melaporkan temuan pelanggaran maladministrasi dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi terkait pengawalan terdakwa kasus PLTU Riau 1, Idrus Marham di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sementara KPK menilai Ombudsman terburu-buru dalam menyampaikan temuannya.Tags : kpk,maladministrasi
