Selasa, 30/04/2019
Tags : 2018,pemilu2019,amzulianrifai
Ombudsman Kaji Penyelenggaraan Pemilu 2019
Ombudsman RI merekomendasikan kepada pemerintah agar memperhatikan fasilitas serta menerapkan standar keamanan bagi petugas KPPS. Hal tersebut untuk mengantisipasi agar tidak ada musibah petugas KPPS meninggal dunia saat menyelenggarakan pesta demokrasi.Tags : 2018,pemilu2019,amzulianrifai
Rabu, 06/03/2019
Tags : hasil survey inperma tahun 2018,ombudsman kepri,Kota Tanjungpinang,Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri
KEPRI MASUK KATEGORI MALADMINISTRASI RENDAH
Hasil survey Indeks Persepsi Maladministrasi (INPERMA) Tahun 2018 untuk Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor 5,45 sehingga termasuk ke dalam kategori maladministrasi rendah. Survey INPERMA sendiri merupakan lanjutan dari Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan secara langsung dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada 4 fokus layanan publik dasar yakni kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan. Terkait dengan komposisi wilayah dalam penelitian Indeks Persepsi Maladministrasi, Ombudsman melihat wilayah dari dua jenis yakni perkotaan dan pedesaan. Dimana Kabupaten yang diambil merupakan kabupaten pada provinsi terpilih yang memiliki jumlah desa terbanyak dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berdasarkan persilangan antara data dan informasi kemiskinan Kabupaten/ Kota tahun 2016 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta data terkait jumlah desa pada Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Berdasarkan hal tersebut, untuk Provinsi Kepulaua Riau maka diperoleh lokus berupa Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang. Berikut adalah rekapitulasi sebaran indeks tiap fokus layanan untuk Provinsi Kepulauan Riau: 1. Perizinan : 5,19 2. Kesehatan : 5,67 3. Pendidikan : 5,45 4. Adminduk : 5,47Tags : hasil survey inperma tahun 2018,ombudsman kepri,Kota Tanjungpinang,Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri
Senin, 07/01/2019
Tags : pelayanan publik,survey kepatuhan 2018,ombudsman bali
OMBUDSMAN BALI MERILIS SURVEI TINGKAT KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK DI BALI
OMBUDSMAN BALI MERILIS SURVEI TINGKAT KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK DI BALITags : pelayanan publik,survey kepatuhan 2018,ombudsman bali
Selasa, 03/07/2018
Tags : ombudsman kepri,ombudsman ri,PPDB 2018
OMBUSDMAN DAN DEWAN PENDIDIDIKAN TINJAU PELAKSANAAN PPDB DI SMPN 12 BATAM
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan Dewan Pendidikan Kota Batam bersama-sama melakukan peninjauan pengawasan langsung penyelenggaran PPDB Tahun 2018 di sekolah SMPN 12 Batam. Pengawasan PPDB dilaksanakan pada sekolah yang lainnya baik SD/Sederadjat, SMP/Sederadjat, dan SMA/Sederadjat di Kota Batam.Tags : ombudsman kepri,ombudsman ri,PPDB 2018
Selasa, 26/06/2018
Tags : ombudsman ri,ombudsman kepri,PPDB 2018
OMBUDSMAN PERWAKILAN KEPRI PANTAU PELAKSANAAN PPDB
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau meminta masyarakat tidak segan-segan melaporkan setiap masalah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018. Salah satu bentuk pelanggaran PPDB diantaranya dugaan prakik jual beli kursi, pungutan liar pelayanan, atau bahkan dalam penerapan zonasi yang tidak sesuai aturan dalam Permendikbud 14/2018. Layanan pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018, masyarkat dapat menadatangi Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau atau melalui No HP 0811-7770137 / 0778-474599.Tags : ombudsman ri,ombudsman kepri,PPDB 2018
