• ,
  • - +

Produk Ombudsman Laporan



Laporan Tahunan
Laporan Tahunan 2003
Laporan Tahunan 2003 - Komisi Ombudsman Nasional
1.5 MB
Laporan Tahunan
Laporan Tahunan 2002
Laporan Tahunan 2002 - Komisi Ombudsman Nasional
540 KB
RENSTRA
Rencana Strategis
Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2015-2019
7.1 MB
LHKPN
LHKPN Amzulian Rifai
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara - Amzulian Rifai
365 KB
LHKPN
LHPN Lely Pelitasari
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara - Lely Pelitasari
226 KB
LHKPN
LHKPN Alvin Lie
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara - Alvin Lie
306 KB
LHKPN
LHKPN Kepala Biro PPK - Hartoyo
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Kepala Biro PPK - Hartoyo
312 KB
LHKPN
LHKPN Kepala Biro Umum - Luhur Depari
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Kepala Biro Umum - Luhur Depari
1.5 MB
Laporan Statistik
Daftar Informasi Publik Substansi Ombudsman RI Tahun 2017
Daftar Informasi Publik Substansi Ombudsman RI Tahun 2017
67 KB
Permohonan Informasi
Daftar Informasi Publik Kesekjenan Ombudsman RI Tahun 2017
Daftar Informasi Publik Kesekjenan Ombudsman RI Tahun 2017
97 KB
Permohonan Informasi
Permohonan Informasi Tahun 2016
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2016
42 KB
Permohonan Informasi
Permohonan Informasi Tahun 2015
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2015
170 KB
Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan Pelatihan BPP
Laporan Kegiatan Workshop Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
460 KB
Laporan Investigasi
Laporan Kajian Sistemik Pengelolaan Fasilitas Keamanan Pada Perlintasan Sebidang di Pulau Jawa
Penelitian ini difokuskan pada ketersediaan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan raya. Ada sejumlah variabel yang berhubungan dengan penyediaan dan pengelolaan fasilitas ini, antara lain: Bagaimana Undang-undang dan/atau kebijakan lain yang mengatur; Siapa saja yang terlibat atau berwenang dalam penyediaan dan pengelolaannya;serta kendala apa saja yang dihadapi.
1.9 MB
Laporan Investigasi
Laporan Investigasi Inisiatif Walikota Ditahan Pelayanan Publik Tertunda
Laporan Investigasi Inisiatif Walikota Ditahan Pelayanan Publik Tertunda
889 KB

Loading...
Loading...