Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA OMBUSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025
Laporan Akuntabilitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Seluruh target dan sasaran kinerja telah tercapai dan turut berkontribusi positif kepada pencapaian kinerja Ombudsman Republik Indonesia.
1.9 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH TAHUN 2025
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2025.
869 KB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN MUTU TAHUN 2025
Laporan Kinerja (LKj) Keasistenan Utama Manajemen Mutu merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Pertanggungjawaban kinerja Unit Kerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. LKj tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5.6 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA VII TAHUN 2025
Laporan Kinerja Keasistenan Utama VII merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja unit kerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.
1.8 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA V TAHUN 2025
Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai saran evaluasi mandiri atas pencapaian kinerja Unit Kerja dalam penyempurnaan kinerja di tahun mendatang. Kinerja Unit Kerja ini sendiri diukur berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Keasistenan Utama V.
1.5 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2025
Laporan Kinerja (LKj) Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat merupakan laporan kinerja tahunan yang memuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta
2.4 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA II TAHUN 2025
Laporan Kinerja (LKj) Keasistenan Utama II merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Unit Kerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. LKj tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1.6 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA I TAHUN 2025
Laporan Kinerja (LKj) Keasistenan Utama I merupakan laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.2 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA OMBUDSMAN RI TAHUN 2025
Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029.
1.8 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran program. Laporan Kinerja ini memberikan informasi mengenai kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029.
4.9 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025
Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 merupakan pemenuhan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.
823 KB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2025
Laporan Kinerja Biro disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2.8 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA BIRO HUMAS DAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2025
Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas capaian Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada tahun 2025. Seluruh target dan sasaran kinerja telah tercapai dan turut berkontribusi positif kepada pencapaian kinerja Ombudsman Republik Indonesia. Namun peningkatan dan perbaikan tetap diperlukan sehingga kinerja selalu lebih baik dari tahun sebelumnya, baik secara kualitas, kuantitas, efektifitas, dan akuntabilitas.
12.8 MB
Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM KERJA SAMA DAN ORGANISASI TAHUN 2025
Laporan Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi biro dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja berkelanjutan.
1.6 MB
Loading...
Loading...
