Kabar Perwakilan

Siaran Pers

Nomor 001/HM.01-31/I/2024

Senin, 29 Januari 2024

Akses Masyarakat Naik

Terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap layanan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua. Terdapat tiga jenis akses layanan yaitu konsultasi, laporan atau pengaduan dan yang ketiga adalah memberi informasi berupa tembusan. Pada tahun 2023, jumlah akses masyarakat sebanyak 456 akses; terdiri dari 300 berupa konsultasi, 78 berupa aduan / laporan masyarakat dan 78 berupa tembusan surat. Satu tahun sebelumnya, 2022, jumlah akses masyarakat sebanyak 385; terdiri dari 232 konsultasi, 77 aduan / laporan masyarakat, dan 78 berupa tembusan. Pada tahun 2021, total jumlah akses masyarakat sebanyak 204; berupa 56 konsultasi, 85 aduan atau laporan masyarakat dan 63 informasi berupa tembusan surat.

Gambar 1: Grafik Akses Masyarakat kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua selama 3 tahun terakhir

"Jemput Bola"

Sepanjang tahun 2023, terdapat 456 akses masyarakat (aduan/ laporan, konsultasi dan tembusan). Cara penyampaian informasi paling tinggi adalah masyarakat bertemu Asisten Ombudsman saat pembukaan gerai PVL on the Spot (PVL-OTS) sebanyak 217 akses atau 47,6%, setelah itu 100 akses atau 21,9% berupa surat; 89 akses atau 19,5% datang langsung ke kantor Perwakilan Ombudsman, dan sisanya 51 akses atau 11,2% melalui aplikasi pesan Whatsapp, telepon, website dan e-mail. Boleh dikatakan bahwa PVL-on the Spot merupakan teknik Ombudsman Perwakilan Papua untuk lebih mendekati masyarakat dalam memberikan layanannya yaitu menjadi lembaga pengawas sekaligus penerima aduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik oleh pemerintah / penyelenggara negara. Di tahun 2023, Ombudsman Perwakilan Papua melaksanakan 5 (lima) kali PVL-OTS.

Gambar 2: Kegiatan PVL-OTS, Asisten Ombudsman menerima konsultasi dan/atau laporan masyarakat

PVL-OTS juga diadakan bersamaan dengan Kegiatan Percepatan Akses Pelayanan Publik, Kerjasama antara Ombudsman RI dengan Komisi II DPR-RI. Kegiatan ini menjangkau kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya sepertitrans-gender.  

Direncanakan tahun 2024 ini, kegiatan PVL-OTS tetap diadakan, sekaligus membuka akses berupa kanal akses pengaduan / laporan secara on-line, misalnya aplikasi Whatsapp, e-mail, pertemuan virtual (zoom), dan lain sebagainya.

Gambar 3: Cara masyarakat mengakses layanan (konsultasi-laporan-tembusan) di Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua

Masalah kepegawaian menjadi sorotan

Adapun 5 (lima) besar substansi akses (berupa konsultasi, aduan, atau tembusan) selama tahun 2023 adalah: kepegawaian (13,2%), administrasi kependudukan (11,6), kepolisian (11,2%), kesehatan (9,9%), dan agraria/pertanahan (9,4%).  Substansi - substansi ini tidak bergeser jauh dari tahun sebelumnya (2022), di mana substansi paling banyak diinformasikan adalah administrasi kependudukan, agraria/ pertanahan, kepolisian, pajak dan kepegawaian. Sedangkan tahun 2021, lima besar substansi konsultasi dan aduan adalah agrarian/pertanahan, kepegawaian,  administrasi kependudukan, kepolisian, dan pengadaan barang, jasa dan lelang.

Pemerintah daerah paling banyak dilaporkan

Instansi pemerintah yang paling banyak dilaporkan adalah Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) sebanyak 207 aduan dan atau konsultasi (45,4%), Kepolisian sebanyak 53 atau 11,6%, BUMN-BUMD sebanyak 38 informasi atau 8,3%, Rumah Sakit milik Pemerintah sebanyak 31 informasi atau 6,8%, Badan Pertanahan dalam berbagai tingkatan sebanyak 26 informasi atau 5,7%; selebihnya kementerian, lembaga vertikal, lembaga peradilan, lembaga pendidikan milik pemerintah, perbankan, dan lain - lain.

Jumlah penyelesaian laporan masyarakat melampaui target

Sebanyak 78 aduan yang masuk pada tahun 2023, sebesar 41 laporan telah ditutup atau diselesaikan pada tingkat verifikasi formil dan materiil maupun di tingkat pemeriksaan / investigasi.  Demikian pula laporan masyarakat dari tahun sebelumnya sebanyak 179 laporan, telah ditutup atau diselesaikan sebanyak 102 laporan. Total diselesaikan 143 laporan masyarakat. Jumlah ini melampaui target 89 laporan.

Salah satu laporan masyarakat yang telah diselesaikan oleh Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua adalah laporan masyarakat tentang kekurangan pembayaran gaji di Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan masyarakat (LM) ini disampaikan oleh salah seorang PNS di Pemkab Kepulauan Yapen. Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua kemudian melakukan pemeriksaan kepada pihak - pihak terlapor dan terkait. Pemkab Kepulauan Yapen pun bertindak cepat dengan menyelesaikan permohonan pelapor. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kepulauan Yapen tidak hanya membayar kekurangan gaji dari PNS yang bersangkutan, tetapi beberapa PNS lain yang mengalami hal yang sama.

Gambar 4: Monitoring Tim Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua terhadap BPKAD Kab. Kepulauan Yapen, diterima oleh Kepala dan Sekretaris Badan.

Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik

Ombudsman RI melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini kepatuhan) secara nasional setiap tahun sejak. Ombudsman RI menilai Kementerian dan Lembaga di Tingkat pusat, sedangkan Perwakilan Ombudsman menilai pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian resor dan kantor pertanahan kabupaten/kota. Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua berhasil melakukan penilaian di 28 kabupaten/kota se Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kabupaten yang tidak dinilai adalah Kabupaten Puncak yang sejak semula tidak masuk dalam rencana karena alasan keamanan. Pemerintah Provinsi yang dinilai adalah Provinsi Papua, sedangkan pemerintah provinsi pemekaran belum dinilai.

Nilai Opini Kepatuhan untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan tiga provinsi pemekaran mengalami peningkatan. Terdapat dua kabupaten/kota yang meraih predikat "baik" atau hijau, sedangkan yang mendapatkan predikat "sedang" atau kuning sejumlah 5 kabupaten. Secara umum, mengalami kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

(a)

(b)

Gambar 5: Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik  terhadap Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Papua dan pemekarannya tahun 2022 (a) dan tahun 2023 (b)

Penilaian terhadap Pemerintah Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir (2021-2023) belum mencapai nilai sedang atau tinggi.

Sebanyak 6 (enam) kantor Pertanahan yang mendapat predikat sedang, yaitu :

Sebanyak 6 (enam) kepolisian resor mendapatkan predikat "sedang" dan 1 (satu) mendapatkan predikat "tertinggi".

Gambar 6: Supervisi Kepala Perwakilan terhadap Penilaian Kepatuhan yang telah dilaksanakan di Puskesmas Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan

Kendala utama yang dialami Perwakilan Ombudsman dalam pelaksanaan penilaian adalah masalah situasi keamanan yang tidak menentu, sehingga beberapa kali tim penilai melakukan penjadwalan ulang. Terjadi juga ketika tim telah berada di tempat, terjadi peristiwa tembak-menembak sehingga jalannya penilaian tidak dapat maksimal. Kendala lain adalah koordinasi dengan pimpinan daerah maupun pimpinan instansi yang dinilai. Beberapa kali ditemui oleh Tim Penilai dari Ombudsman, bahwa pimpinan instansi tidak berada di tempat atau tidak memberi mandat kepada bawahannya sehingga penilaian terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi tersebut tidak maksimal.

Direncanakan pada tahun 2024 ini, semua pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintahan provinsi baru akan dinilai, bila kondisi keamanan cukup kondusif.

Narahubung:

Humas Perwakilan Ombudsman RI Papua

Jl. Ardipura Polimak No. 4, Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua

www.ombudsman.go.id

papua@ombudsman.go.id