ORI Perwakilan Sulteng Intenskan Kerjasama Supervisi Pelayanan Publik
Siaran Pers
No : 001/S.Pers/PC.PLU/XII/2022
Hari, Tanggal : Jum'at 23 Desember 2022
Palu-Ombudsman RI Perwakilan Sulteng membangun kerjasama dengan Badan Nasional Narkotika Kab. Donggala untuk penyelenggaraan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, pada rabu 21 Des. Penandatangannya disaksikan Bupati Donggala, Dr. H. Kasman Lassa dan sejumlah Muspida dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kab. Donggalan di ruang kerja Bupati. Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pencegahan ORI Perwakilan Sulteng, Susiati menyampaikan tentang progtes kerjasama yang akan dirintis Ombudsman RI Perwakilan Sulteng dengam pemerintah daerah kabupaten kota se-Sulteng.
"Selain kelembagaan negara, kami berencana untuk melakukan kerjasama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulteng untuk pendampingan supervisi pelayanan publik pada OPD2 agar bisa selaras dengan standar kepatuhan pelayanan publik," kata Susi yang mewakili Kepala Perwakilan dalam acara penandatangan MoU BNN Kab. Donggala dengan Pemkab Donggala serta ORI Perwakilan Sulteng.
Selain Kab. Donggala, Kantor Perwakilan ORI Sulteng juga tengah membangun kerjasama untuk pendampingan supervisi standar pelayanan publik oleh OPD Pemda Kab. Morowali Utara dan Kab. Poso.
Komunikasi yang dibangun Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prop. Sulteng M. Iqbal Andi Magga, SH, MH dengan Bupati Poso, dr. Verna Gladis Inkiriwang telah mendekati titik temu untuk melakukan supervisi pelayanan publik secara bersama-sama. Hal ini diirasakan perlu oleh Pemkab Poso mengingat naik turunya prestasi Pemkab Poso dalam prestasi kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik.
Bahkan Bupati Poso yang pernah menjadi finalis Putri Indonesia tersebut bertekad agar seluruh OPD dilingkungan Pemkab Posi benar benar serius untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakatnya.
"Pelayanan yang baik bagi rakyat poso menjadi visi saya sebagai kepala daerah, makanya saya harap para OPD benar benar serius melaksana kerjasama ini nanti," kata Verna Gladis Inkriwang.
Demikian halnya dengan Pemkab Morowali Utara. Pada pertemuan Kaper ORI Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, SH, MH dgn Wakil Bupati Morut, Drs. H. Djira K, S,Pd, MPd, bebarapa hari yang lalu, disepakati untuk bekerjasama secara profesional untuk memperbaiki pelayanan publik di lingkungan Pemda Morut yang masih mengalami banyak kekurangan, utamanya yang berkaitan dgn 14 standar pelayanan publik sebagaimaba diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009.
"Kami membutuhkan bantuan untuk meningkatkan prestasi kepatuhan dilingkungan Pemkab Morowali terhadap 14 standar pelayanan publik. Semoga bisa meningkat menjadi hijau ditahun mendatang," demikian harapan Wabup Morut yang ditemui dikediamannya.
Selain tiga kabuoaten tersebut, Kantor Perwakilan Ombudsman RI Prop. Sulteng juga sedang menjajaki kerjasama dengan kabupaten lainnua, agar peningkatan pelayanan publik yang prima di Sulteng dapat tercapai.
"Upaya mewujudkan Sulteng sebagai daerah dengan pelayanan publik yang baik menjadi cita cita pemerintah dan insan ombudsman Sulteng. Olehnya untuk mencapai hal tersebut kami akan terus menghimbau pemda kabupaten, kota dan propinsi agar mau berkolaborasi dan membangun sinergi dengan Ombudsman sebagai langkah pemenuhan hak rakyat atas layanan publik yang baik," demikian Iqbal.
Di awal tahun 2023, Iqbal berharap agra semua rencana kerjasama itu bisa dimulai. "Semoga tahun depan, kita sudah bisa mendapatkan kerjasama dengan beberapa Kabupaten untuk memulai pendampingan supervisi standar kepatuhan pelayanan publik," harap Iqbal yang sebelum menjadi Kaper Sulteng pernah berkiprah sebagai Ketua DPRD Kota Palu. (eki/ss)
