Ombudsman Papua Laksanakan Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024
Siaran Pers
Nomor 002/HM.01-31/V/2024
Selasa, 07 Mei 2023
Jayapura - Dalam rangka Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua mengadakan kegiatan sosialisasi kepada Pj. Gubernur, Pj. Bupati, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kantor Pertanahan, Direktur RSUD, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Se-Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan bertempat di Lt. 9 Kantor Gubernur Papua, Selasa (08/5/2024).
Dalam sambutannya, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyampaikan bahwa Ombudsman adalah mitra penyelenggara pelayanan publik. "Ombudsman melakukan penilaian terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik bukan untuk memberikan reward dan punishment kepada penyelenggara layanan, melainkan sebagai magistrature of influence dengan membantu penyelenggara untuk memenuhi standar-standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, sehingga jangan menganggap Ombudsman sebagai pengawas yang menyeramkan, melainkan mitra guna perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik," ungkap Indraza.
Pj. Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua bertekad memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik agar masuk pada zona hijau seperti yang pernah diraih sebelumnya.
"Pada Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Papua masuk dalam zona hijau penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI, namun dalam penilaian selanjutnya hingga tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua berada pada zona merah. Dalam penilaian Tahun 2024 ini, kami bertekad untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik agar hasil penilaian yang kami dapat dapat masuk di zona kuning atau bahkan hijau," tutur Ridwan.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, Yohanes Rusmanta menyampaikan bahwa hasil penilaian pada tahun 2023 terhadap pemerintah Provinsi Papua dan sebagian besar kabupaten/kota telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten/kota yang berada pada zona merah menunjukan peningkatan terhadap nilai yang diraih dan ada pula yang meningkat sehingga masuk dalam zona kuning.
"Pada penilaian tahun 2024, Ombudsman berharap terjalinnya sinergi yang erat dengan pemerintah daerah agar standar penyelenggaraan pelayanan publik dapat terpenuhi sehingga kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik," tutup Rusmanta.
Humas Perwakilan Ombudsman
Jl. Ardipura Polimak No. 4, Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua
papua@ombudsman.go.id
