Ombudsman Jawa Barat Awasi Standar Pelayanan di Lapas dan Rutan, Soroti Lima Isu Krusial
Siaran Pers
No: 068/HM.02.07/X/2026
Selasa, 27 Oktober 2026
BANDUNG - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pengawasan dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas Kelas I Sukamiskin dan Rutan Kelas I Bandung (Kebonwaru) pada 20 dan 26 Oktober 2026.
Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaran pemasyarakatan, sekaligus menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI pada 29 September 2026.
Setiap Kantor Wilayah Ditjenpas dipilih 2 UPT yang ada di wilayah kerja Perwakilan Ombudsman RI se Indonesia, sebagai percontohan.
Dalam pelaksanaannya, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan lapangan ke setiap blok dan kamar hunian guna pengumpulan data dan dokumen, permintaan informasi, serta wawancara dengan petugas Lapas Kelas I Sukamiskin dan Rutan Kelas I Bandung, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun Tahanan, dan juga Keluarga yang melakukan kunjungan. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pelayanan, kesesuaian praktik penyelenggaraan layanan dengan ketentuan yang berlaku, serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak WBP dan Tahanan.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Jawa Barat, Sartika Dewi menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya Ombudsman dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pemenuhan hak-hak warga binaan dan tahanan tetap terjaga.
"Pada prinsipnya kami menyambut baik arahan Pimpinan agar setiap Kantor Perwakilan secara serentak melaksanakan kegiatan pengawasan pada Lapas dan Rutan. Sehingga untuk saat ini, keseluruhan hasil pengawasan dan temuan selama pemeriksaan akan disampaikan kepada Ombudsman Pusat, dan kita menunggu arahan berikutnya," ujar Sartika Dewi.
Pengawasan difokuskan pada lima ruang lingkup krusial, yaitu manajemen kamar hunian, pencegahan dan penanganan peredaran handphone, pungli, dan narkoba (halinar), layanan pengaduan, pemenuhan hak WBP dan Tahanan, serta layanan kunjungan. Kelima aspek tersebut menjadi perhatian dalam menilai pelaksanaan pelayanan publik dan mengidentifikasi potensi maladministrasi di lingkungan pemasyarakatan sehingga dapat dilakukan pencegahan (deteksi dini) sejak awal.
Hasil pengawasan yang dilakukan Tim Ombudsman Jawa Barat akan disampaikan kepada Ombudsman RI di pusat untuk menjadi bahan evaluasi dan perumusan langkah perbaikan secara menyeluruh, khususnya dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai dengan standar pelayanan. Ombudsman Jawa Barat menegaskan bahwa pelayanan di Lapas Kelas I Sukamiskin dan Rutan Kelas I Bandung tidak hanya menyangkut penyelenggaraan administrasi, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak WBP serta Tahanan sebagai pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Narahubung:
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat
