Ombudsman Jabar Datangi Rumah Warga Disabilitas di Bandung Barat, Kawal Usulan Perbaikan Enam Rumah Tidak Layak Huni
Siaran Pers
Nomor: B/079/HM.02.07-12/XI/2026
Jumat, 13 November 2026
BANDUNG BARAT - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat mendatangi langsung rumah sejumlah penyandang disabilitas di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (11/11/2026), melalui kegiatan jemput bola layanan Ombudsman On The Spot. Kegiatan ini berfokus pada pengusulan perbaikan enam rumah tidak layak huni (rutilahu) milik delapan penyandang disabilitas dan pemberian kursi roda.
Pendekatan ini dipilih karena keterbatasan mobilitas membuat penyandang disabilitas kerap kesulitan datang ke kantor penyelenggara layanan, sehingga masalah yang mereka alami berpotensi tidak terlaporkan.
Ombudsman Jabar bekerja sama dengan sejumlah pihak. Di antaranya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) KBB mendata dan mengukur rumah milik penyandang disabilitas sebagai dasar usulan program perbaikan rumah Tahun Anggaran 2027, dan Dinas Sosial (Dinsos) KBB menilai kebutuhan bantuan sosial dan pendampingan bagi tiga penyandang disabilitas fisik, sekaligus menyerahkan kursi roda.
Salah satu warga yang rumahnya diusulkan adalah Cucu Sulaeman dari Kampung Cihamirung RW 12, penyandang disabilitas fisik yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
"Saya sangat terbantu dengan adanya program jemput bola dari Ombudsman ini. Sudah lebih dari 20 tahun saya tinggal di rumah dengan kondisi seperti ini. Terima kasih banyak, hatur nuhun ke Ombudsman, ke pihak desa, dan semua yang sudah mau datang ke sini," ujar Cucu.
Sementara itu, Lazis Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Barat menyalurkan sembako kepada delapan warga disabilitas, sedangkan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Jawa Barat membantu pendampingan.
Asisten Ombudsman, Iman Dani Ramdani, menyampaikan bahwa kunjungan dilakukan bersama seluruh pihak agar usulan perbaikan rumah warga dapat langsung dicatat dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
"Mudah-mudahan ini dapat menjadi atensi bersama dan dapat terealisasi di tahun anggaran mendatang," ujar Iman.
Saat mengunjungi warga, Ombudsman juga memperoleh informasi tambahan dari Pemerintah Desa Mekarjaya bahwa sekitar 120 rumah warga di desa tersebut belum teraliri listrik. Bagi penyandang disabilitas, ketiadaan listrik semakin membatasi aktivitas sehari-hari, mulai dari penerangan, keamanan di dalam rumah, hingga akses terhadap informasi dan layanan.
KBB telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan perda tersebut, Ombudsman mendorong Dinsos dan Disperkim KBB untuk memprioritaskan penyandang disabilitas dalam usulan perbaikan rutilahu Tahun Anggaran 2027.
Narahubung:
Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat
