Ombudsman Bali Evaluasi Pelayanan Publik di Lapas Kerobokan dan Rutan Gianyar
DENPASAR - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali melakukan pengawasan terhadap dua UPT Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan dan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Gianyar, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan layanan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kegiatan ini dapat mengidentifikasi kesenjangan antara standar pelayanan dan pelaksanaannya, termasuk potensi perbuatan maladministrasi.
Dalam pelaksanaannya, tim Ombudsman melakukan pemeriksaan dokumen dan standar operasional prosedur (SOP), wawancara dengan petugas, warga binaan pemasyarakatan (WBP), serta keluarga WBP atau pengunjung. Tim juga melakukan observasi terhadap fasilitas dan proses pelayanan. Penggunaan beberapa metode tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak dan memeriksa kesesuaian antara ketentuan tertulis dan praktik pelayanan di lapangan.
Pengawasan mencakup lima aspek utama, yaitu manajemen kamar hunian, layanan kunjungan, pencegahan dan pengawasan terhadap penggunaan handphone secara tidak sah, pungutan liar, dan narkoba (HALINAR), pemenuhan hak WBP, serta layanan pengaduan. Melalui aspek tersebut, Ombudsman menilai kejelasan prosedur, pelaksanaan standar pelayanan, pemenuhan hak warga binaan, dan mekanisme pengawasan internal yang diterapkan oleh masing-masing UPT.
Ketua Tim Monitoring Ombudsman Bali, I Gede Febri Putra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan standar pelayanan yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan oleh penyelenggara.
"Setiap layanan kepada Warga Binaan dan Keluarga Warga Binaan harus memiliki kepastian prosedur, waktu, persyaratan, dan biaya serta diinformasikan secara terbuka. Selain itu, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan juga perlu memiliki sarana prasarana serta jumlah pelaksana yang memadai agar dapat memenuhi pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan," ucap Febri.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Kerobokan, Tunggul Buwono membahas tantangan penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan, khususnya terkait jumlah warga binaan dan ketersediaan petugas. Lapas Kelas IIA Kerobokan menampung sebanyak 1.964 WBP dengan dukungan 140 petugas. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam membangun pendekatan yang humanis kepada warga binaan.
Tunggul Buwono menyampaikan bahwa pendekatan humanis menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan. Kedekatan dengan warga binaan diperlukan dalam proses pembinaan, tetapi tetap harus disertai pengawasan dan pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
Selanjutnya, di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Gianyar, Kepala Rutan, Agus Setiawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan monitoring standar pelayanan publik di lingkungan Rutan Gianyar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari koordinasi antara Ombudsman dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Pada akhir kegiatan, tim Ombudsman menyampaikan evaluasi kepada pihak Lapas dan Rutan sebagai bagian dari rangkaian pengawasan. Hasil pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi selanjutnya menjadi bahan penyusunan catatan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Ombudsman RI. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.
