Ombudsman Babel Respons Cepat Isu Kelangkaan BBM, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Siaran Pers
Nomor 042/HM.05/XI/2025
Rabu, 19 November 2025
PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi pengawasan dengan agenda pembahasan teknis penyaluran distribusi BBM subsidi dan BBM penugasan bersama PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung pada Rabu (19/11/2025) bertempat di Kantor PT Pertamina (Persero) TBBM Pangkalbalam. Tim Ombudsman Babel diterima langsung oleh Satryio Wibowo Wicaksono selaku Sales Area Manager (SAM) PT Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung dan Tri Awan Nusa selaku Integrated Terminal Manager Pangkalbalam beserta jajarannya. Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Ombudsman Babel dalam mengawasi dan merespons isu kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU pada pekan ketiga November 2025, khususnya di wilayah Pangkalpinang dan Sungailiat.
Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy, menegaskan bahwa persoalan ini merupakan isu pelayanan publik yang harus ditangani secara cepat dan terukur.
"Kami melakukan pemantauan langsung serta rapat teknis bersama Pertamina untuk memastikan gangguan distribusi dapat segera dipulihkan. Prioritas kami adalah menjamin hak masyarakat atas layanan energi terpenuhi dengan baik," ujar Yozar.
Dalam rapat teknis tersebut, Pertamina memaparkan sejumlah penyebab keterlambatan pasokan, antara lain antrean kapal di loading port, gelombang tinggi dan cuaca buruk pada jalur pelayaran menuju Bangka Belitung yang menghambat kedatangan kapal, serta kondisi pasang surut yang menyebabkan kapal tidak dapat bersandar. Selain faktor cuaca, terdapat pula lonjakan permintaan di wilayah Sungailiat dan Pangkalpinang, fenomena panic buying yang membuat masyarakat membeli BBM secara berlebihan, serta aktivitas sebagian oknum pengerit yang membeli BBM untuk dijual kembali demi keuntungan besar. Seluruh faktor ini memperpanjang antrean dan menciptakan kelangkaan di sejumlah titik.
Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa langkah percepatan telah ditempuh melalui peningkatan buffering stock, pembukaan layanan SPBU lebih pagi, serta pemberian prioritas penyaluran tambahan pada SPBU tertentu. Ke depan, Pertamina juga mengajukan peningkatan kuota sebesar 15 persen guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kami dari PT Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung sangat memahami kekhawatiran masyarakat. Saat ini kami pastikan stok BBM untuk Bangka Belitung tersedia dan aman. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying di luar kebutuhan normal," kata Wicak.
Ombudsman menilai langkah-langkah tersebut positif, namun menekankan pentingnya strategi jangka menengah seperti peningkatan kapasitas penyimpanan, penataan pola pengiriman, serta pemantauan ketat terhadap pola permintaan musiman.
"Jika perbaikan pola distribusi dan mitigasi risiko dilakukan secara konsisten, gangguan serupa dapat diminimalkan pada tahun-tahun berikutnya," lanjut Yozar.
Ombudsman juga mengingatkan bahwa gangguan suplai BBM memiliki dampak luas terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi daerah, hingga operasional sektor layanan publik seperti transportasi dan kesehatan. Tanpa penanganan yang sistemik, kelangkaan BBM berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan biaya logistik masyarakat. Karena itu, Ombudsman mendorong Pertamina memperkuat sistem monitoring berbasis data real-time, meningkatkan komunikasi publik secara proaktif, serta menyiapkan skenario kontinjensi menghadapi cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan.
Meskipun sejumlah langkah telah ditempuh, Ombudsman RI menilai bahwa penanganan distribusi BBM tidak dapat dibebankan hanya kepada Pertamina. Pemerintah daerah, kepolisian, BPH Migas, KSOP, hingga pengelola SPBU diminta memperkuat kolaborasi dalam pengawasan rantai pasok, penegakan hukum terhadap potensi penimbunan, serta penyediaan data lapangan yang akurat. Koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting untuk mencegah risiko gangguan suplai di masa mendatang.
Ombudsman Babel memastikan akan terus melakukan pemantauan serta menerima laporan masyarakat terkait kondisi di lapangan. "Kami mendorong semua pihak untuk bersinergi demi memastikan kepastian layanan BBM sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Ombudsman akan terus mengawal hingga suplai dan antrean benar-benar pulih," tutup Yozar.
Narahubung:
Kgs. Chris Fither (0812-7880-2195)
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Babel
Humas Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung
