Menciptakan pemilu yang aman dan berkeadilan serta bebas maladministrasi
Kepala Bidang Pencegahan, sekaligus koordinator pelaksana webinar, Rahmadian Novert menyampaikan bahwa akan ada 4 juta lebih masyarakat yang akan menggunakan layanan publik ke pemiluan di Sumatera Barat, maka perlu dilihat kesiapan dari penyelenggara agar ruang terjadi maladmnistrasi dapat diminimalisir. Oleh sebab itu, Ombudsman perlu menginisiasi forum diskusi dengan seluruh stakeholder.
Webinar yang diikuti lebih 300 orang peserta menghadirkan pembicara Muhammad Khadavi, Anggota Bawaslu Sumbar, Ory Sativa Syakban, Anggota KPU Sumbar dan Dr. Zikri Alhadi, Pengamat Kebijakan Publik UNP. Lebih lanjut, kegiatan ini juga dilatar belakangi adanya pelbagai persoalan yang terjadi pada pemilu 2019, diantarnya banyak petugas pemilu yang gugur. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yefri Heriani menyampaikan bahwa kematian petugas pemilu pada tahun 2019 yang mencapai 893 orang menjadi catatan penting untuk perlu diantisipasi, agar tidak terulang lagi.
"KPU perlu menyiapkan langkah-langkah strategis dan manajemen resiko yang terencana sejak awal hingga pemilu usai, jika tidak dilakukan berpotensi akan terjadinya maladmistrasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan petugas dan pemilih," lanjut Yefri Heriani.
Selain itu, persoalan jaminan sosial dan kesehatan juga menjadi sorotan agar setiap kejadian yang berpeluang menimbulkan bahaya bagi petugas telah mendapat jaminan dari negara.
"Kita perlu memastikan seluruh petugas dan perangkat pemilu telah mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan, agar hak-hak mereka terlindungi, potensi adanya kecelakaan kerja atau kejadian lainya mungkin saja terjadi, misalnya seperti yang terjadi di Sawahlunto dan Padang Panjang," lanjut Yefri Heriani.
Selain itu KPU perlu memastikan aksebilitas untuk pemilih maupun petugas kelompok rentan/disabilitas karena jumlahnya sangat banyak yang mencapai puluhan ribu pemilih di Sumatera Barat.
"Menciptakan pemilu yang inklusi dan berkeadilan untuk setiap golongan perlu diciptakan agar prinsip no one left behind terpenuhi, TPS yang ada harus ramah terhadap penyandang disabilitas/kelompok rentan," lanjut Kepala Perwakilan.
Pada pemilu 2024, terdapat 31.864 pemilih dengan kebutuhan khusus, oleh sebab itu KPU perlu memberikan perhatian khusus sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang adil.
