Jelang Peresmian, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi Kunjungi Mal Pelayanan Publik Kota Jambi
Siaran Pers
Nomor : 0018/HM.01-06/V/2022
Jumat, 13 Mei 2022
Jambi - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi pada Kamis, 12 Mei 2022. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan di gedung baru yang sebelumnya merupakan rumah dinas DPRD Kota Jambi tersebut.
MPP ini sendiri belum sepenuhnya beroperasi. Di saat Ombudsman berkunjung baru beberapa loket saja yang sudah melakukan pelayanan. Berdasarkan informasi, MPP ini mulai memberikan pelayanan publik baru sejak 9 Mei 2022.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Abdul Rokhim, saat melakukan kunjungan menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Jambi yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. MPP ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat sebagai pengguna layanan dengan memberikan layanan yang teritegrasi satu dengan lain. Dengan adanya MPP, masyarakat hendaknya tidak lagi harus bepergian ke berbagai tempat ketika hendak mengurus sesuatu. "Cukup datang ke MPP, masyarakat sudah harus mendapatkan pelayanan publik yang terintegrasi," sebutnya.
Abdul Rokhim juga menyorot soal integrasi sistem pelayanan yang ada di MPP tersebut. Meski saat ini berbagai jenis pelayanan secara fisik sudah teritegrasi dalam satu tempat, hendaknya juga diikuti dengan integrasi sistem. "MPP harus memanfaatkan teknologi informasi sehingga masing-masing loket dari berbagai instansi teritegrasi satu sama lain," ujarnya.
Selain itu juga, fasilitas-fasilitas pendukung layanan juga menjadi perhatian Ombudsman. Jelang peresmian yang direncanakan akan dilaksanakan pada 28 Mei 2022, fasilitas pendukung seperti layanan disabilitas, toilet, ruang menyusui, pojok baca, dan lainnya agar bisa dilengkapi. "Termasuk juga
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Fahmi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu dinas-dinas dan instansi lain untuk mengisi MPP. Total ada sekitar 22 instansi yang terdiri dari OPD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD yang akan bergabung ke MPP dengan ratusan pelayanan yang disediakan. Untuk peresmian MPP sendiri baru akan dilaksanakan ketika seluruh pelayanan sudah tersedia yang direncanakan akhir Mei ini.
