Jaga Keselamatan dan Kualitas Jalan, Ombudsman Babel Minta ODOL Ditindak Tegas
Siaran Pers
Nomor 024/HM.05/VII/2025
Selasa, 15 Juli 2025
PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar koordinasi bersama terkait penindakan berupa penegakan hukum pidana dan administratif terhadap kendaraan yang melebihi muatan atau yang dikenal Over Dimension Over Loading (ODOL), pada Senin (14/7/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasat Lantas Polres Bangka Selatan Iptu Eko Budiatno, Zulhardi Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, dan Kepala Desa Nyelanding Nurdin .
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy mengatakan bahwa penindakan secara tegas terhadap kendaraan yang melebihi muatan atau ODOL sangat penting dilakukan oleh pihak-pihak terkait demi menjamin keselamatan masyarakat saat berkendara serta meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan.
"Pada Februari lalu, Ombudsman sudah melakukan investigasi terhadap jalan rusak di Desa Nyelanding-Delas dan kami menemukan fakta bahwa salah satu penyebab utama kerusakan jalan karena banyaknya kendaraan yang diduga ODOL melintas di wilayah tersebut. Nah, ini kan kita apresiasi Dinas PUPR Provinsi Babel sudah mau melakukan perbaikan jalan tersebut pada tahun ini, akan tetapi jika sudah diperbaiki dengan baik kemudian dalam waktu dekat rusak lagi karena ODOL maka hal tersebut sangat disayangkan," ungkap Yozar.
Menanggapi hal tersebut, Iptu Eko Budiatno mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan segera melakukan konsolidasi awal melalui pertemuan bersama para pengusaha sawit, supir truk, serta dinas terkait guna mencari solusi terbaik terhadap hal tersebut.
"Isu awal yang kami peroleh terkait masalah ODOL karena keinginan sopir dan pengusaha untuk menutupi biaya operasional dan memperoleh keuntungan. Tapi nanti akan kita cari solusi dan kesepakatan yang lebih baik seperti apa sehingga memudahkan untuk kedepan melakukan penegakan hukum secara tegas. Di samping itu, pihak kepolisan sedang melakukan pelatihan penyidik khusus terhadap dugaan tindak pidana Over Dimension yang termasuk dalam tindak pidana umum (pidum)," tutur Iptu Eko.
Sementara itu, Gunari menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga belum bisa melakukan penindakan lebih jauh. Menurutnya, pihaknya selama ini baru hanya sebatas melakukan sosialisasi dan rekomendasi dalam Uji KIR serta pengenaan denda administratif pada giat bersama pihak kepolisian jika menemukan kendaraan ODOL.
Selanjutnya, Yozar mendorong agar penegakan hukum dan administratif dapat dilakukan secara tegas oleh pihak berwenang terhadap kendaraan ODOL agar ada efek jera bagi pelaku sehingga keselamatan dan kualitas infrastruktur jalan dapat lebih terjamin.
"Kuncinya nanti di penindakan secara tegas ya. Apalagi kasus Over Dimension merupakan kasus tindak pidana, kemudian secara eksplisit sangat jelas sangat merugikan. Kami harap setidaknya nanti dapat dilakukan penahanan kendaraan secara aturan yang berlaku terhadap ODOL sembari menyiapkan perangkat penindakan hukum pidananya. Mengingat hal ini berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan kualitas jalan di Babel, kedepan Ombudsman akan melakukan koordinasi bersama pihak Ditlantas Polda dan Dishub Provinsi," pungkasnya.
Narahubung:
Kgs. Chris Fither (0812-7880-2195)
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Babel
Humas Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung
