Warga Simboro Curhat Bansos & DTSEN ke Ombudsman Kepala Perwakilan Tegaskan Pentingnya Laporan Maladministrasi
Mamuju - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat menggelar kegiatan Ombudsman on the Spot dalam bentuk literasi layanan publik di aula Kantor Camat Simboro, Kabupaten Mamuju, Selasa, 29 September 2026.
Kegiatan yang melibatkan warga serta tokoh masyarakat setempat ini bertujuan mendekatkan akses pengaduan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak mereka dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat, Fajar Sidiq, S.T., M.I.Kom., menekankan pentingnya peran serta masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja instansi pelayanan publik.
"kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara layanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan keluhan, masukan, maupun laporan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar." kata Fajar Sidiq.
Ia menambahkan, kehadiran Ombudsman secara langsung di tengah pemukiman warga dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan jalur konsultasi yang lebih cepat terkait kendala layanan publik yang dialami sehari-hari.
Fajar Sidiq meminta warga agar tidak ragu melaporkan indikasi pelanggaran maupun penyimpangan yang ditemukan pada unit pelayanan pemerintah atau instansi terkait.
"masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan dugaan maladministrasi, seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, diskriminasi, maupun bentuk pelayanan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan." tegasnya.
Pada sesi diskusi dan penjaringan aspirasi, warga Kecamatan Simboro memanfaatkan momentum tersebut untuk melontarkan sejumlah keluhan krusial yang selama ini mereka hadapi.
Dua persoalan utama yang mengemuka yakni mekanisme pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum jelas ketika terjadi ketidaksesuaian kondisi faktual, serta polemik ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).
Melalui forum ini, Ombudsman Sulbar mendorong penguatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, TNI, kepolisian, hingga BPBD guna menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan bebas maladministrasi
