• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Wacana Penghapusan Honorer, Ombudsman Babel Soroti Soal Pengalihan Jadi ASN, Harus Sesuai Prosedur
PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Kamis, 19/01/2023 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozar Ariadhy menyoroti soal wacana penghapusan tenaga kerja honor (Honorer) di intansi pemerintahan.

Penghapusan tenaga honor ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, berisi penetapan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023.

Maka tidak ada lagi pada waktu itu, pegawai berstatus honorer di intasi pemerintah, kecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni PNS dan PPPK.

"Terkait dengan kebijakan ini khususnya Ombudsman Babel memperhatikan pengalihan tenaga honorer menjadi ASN mesti sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam segi administrasi pendataan, pemberkasan, verifikasi dan validasi tenaga honorer ke ASN," ujar Yozar, Kamis (19/1/2023).

Selain itu, Ombudsman Babel mendorong adanya upaya pemerintah daerah mempersiapkan langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon ASN.

"Kami harap langkah strategis ini menyentuh kepastian nasib para pegawai non ASN tersebut," katanya

Ombudsman berharap agar pemerintah melaksanakan Surat Menpan RB sesuai dengan prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang paling krusial adalah mendorong pelarangan PPK atau Pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK untuk mengisi jabatan ASN serta memberlakukan pengendalian dan pengenakan sanksi fiskal dan administrasi terhadap PPK atau Pejabat lain yang masih mengangkat tenaga honorer," katanya.

Yozar menambahkan mengenai potensi maladministrasi tentu saja dapat terjadi, seperti tidak mempersiapkan langkah strategis bagi pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi ASN, penyimpangan prosedur dalam pendataan honorer yang ada.

"Serta potensi maladministrasi tidak kompeten pemerintah daerah untuk menyusun peta kebutuhan formasi yang disebabkan posisi yang kosong ditinggalkan oleh tenaga honorer akibat kebijakan ini," katanya. ( Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...