Triwulan Kedua, Laporan Terkait Permasalahan Pemda Tertinggi di Ombudsman Jambi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ombudsman Provinsi Jambi kembali membeberkan laporan masyarakat yang masuk. Pihaknya mengatakan laporan terkait permasalahan Pemerintah Daerah (Pemda) tertinggi di triwulan 2.
Menurut Kepala Keasisten Pemeriksa Ombudsman Provinsi Jambi, Indra, permasalahan yang masuk ke pihaknya meliputi lambatnya proses layanan bahkan adanya dugaan pungutan tidak resmi.
"Memang benar Pemerintah Daerah banyak dilaporkan karena pemerintah daerah memiliki banyak OPD terkait pelayanan publik. Yang paling banyak dilaporkan, Dukcapil, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), terkhusus SMA di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi saat ini dilaporkan di Kota Jambi dan Bungo terkait adanya dugaan pungutan tidak resmi," ungkap Indra, Kamis (4/8).
Ombudsman telah memproses semua laporan yang masuk, khususnya di tingkat SMA yang adanya dugaan kasus pungutan tak resmi.
"Saat ini kami melakukan proses pemeriksaan terkait beberapa SMA di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, yang diduga melakukan pungutan, ini tidak sesuai dengan ketentuan," ucapnya.
Adapun dugaan pungutan liar tersebut terjadi seperti pembelian baju sekolah yang tak wajar, uang snack rapat, uang jamuan dinas.
"Kita juga akan meminta Inspektorat dan Saber Pungli untuk aktif melakukan pengawasan, ini tak bisa dibiarkan," lanjutnya.
Selanjutnya, di Dukcapil disebutkan terjadinya kelambatan proses layanan tetapi begitu ditegur oleh Ombudsman, Dukcapil langsung menyelesaikannya dengan cepat.
"Kalaupun laporan banyak, namun kita apresiasi respon cepat," sebutnya.
Sementara itu, laporan terkait permasalahan di BPPRD, pihaknya meminta pelayanan seperti penetapan biaya perolehan tanah dan bangunan untuk diproses dengan cepat karena dinilai dengan kelambatan tersebut dapat menghilangkan potensi pajak daerah.
