Triwulan I-2024, Ombudsman Babel Terima 298 Pengaduan Masyarakat
AYOBANGKA.COM - Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy
menyampaikan selama triwulan I beberapa hasil kinerja pelayanan publik selama triwulan I tahun 2024, termasuk menerima 298 aduan.
Penyampaian hasil tersebut sebagai bentuk keterbukaan Ombudsman Babel dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
"Hasil pencapaian kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari dua bentuk pengawasan
Ombudsman Babel, yaitu penanganan pengaduan masyarakat dan pencegahan
maladministrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang rencana kerja selama tahun 2024", ujar Yozar kepada awak media di ruang kerja, Senin (22/04/2024).
Selama triwulan I, Ombudsman Babel telah menerima 298 aduan masyarakat yang
terdiri dari Januari sebanyak 30 aduan, Februari 87 aduan, dan Maret 181 aduan.
Peningkatan aduan pada bulan Maret dipengaruhi oleh akses Posko Pengaduan air, perhubungan, dan infrastruktur dimana Ombudsman Babel telah menindaklanjuti sebanyak 151 aduan melalui Respon Cepat Ombudsman.
Adapun sisanya laporan masyarakat sebanyak 41 aduan, konsultasi non laporan sebanyak 84 aduan, dan tembusan sebanyak 16 aduan.
"Pada triwulan I tahun 2024, masyarakat lebih banyak mengeluhkan terkait permasalahan perhubungan/infrastruktur terkait dengan jalan rusak. Selain itu, terdapat juga masalah kepegawaian, hak sipil dan politik, kesehatan, dan sebagainya. Dilihat dari kelompok instansi yang banyak dilaporkan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten," ujarnya.
Sementara itu dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan masyarakat
adalah tidak memberikan pelayanan, disusul penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan melawan hukum.
Sedangkan kegiatan pencegahan maladministrasi yang telah dilakukan selama Triwulan I, Ombudsman Babel telah melaksanakan deteksi terhadap persoalan terkait perkebunan kelapa sawit rakyat.
Untuk kegiatan penilaian kepatuhan
Penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan pembahasan pelaksanaan teknis
kegiatan tersebut.
"Dasar pengambilan isu terkait perkebunan kelapa sawit masyarakat dalam kajian kebijakan pelayanan publik adalah sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pembangunan daerah. Pelaksanaan surat tanda daftar budidaya bagi perkebunan dengan luas di bawah 25 hektare perlu menjadi perhatian bersama, hal ini akan berkaitan dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dan penyelenggara pelayanan," ujar Yozar.
Sementara itu, kegiatan penilaian kepatuhan akan mulai dilaksanakan pada triwulan
II, seperti pra workshop, pendampingan, dan sosialisasi kepada seluruh instansi yang
dinilai baik Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga vertikal. Yozar menyampaikan pencapaian hasil kinerja triwulan I tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang telah mendukung perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.
"Kami mengapresiasi atas kerja sama yang baik dari penyelenggara pelayanan maupun masyarakat yang peduli mengawasi pelayanan publik. Semoga Ombudsman Babel senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi," tutup Yozar. (fh)
