Transparansi Publik Masih Jadi Catatan Serius Ombudsman
MANOKWARI, PB News - Transparansi atau keterbukaan informasi pelayanan publik di Papua Barat masih menjadi catatan serius bagi Ombudsman Perwakilan Papua Barat. Terutama keterbukaan dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Ini menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui itu," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yosep Sombuk kepada media ini, Jumat (12/11/2021).
Menurut Musa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat saat ini masih dikategorikan sebagai Pemerintah dengan tingkat keterbukaan publik paling rendah di Indonesia. Itu menandakan bahwa masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem kepemerintahan dan transparansi kepada khalayak tentang capaian yang telah dilaksanakan.
"Untuk memberikan penilaian itu, kita cukup kunjungi website OPD Pemprov yang ada saat ini. Itu menjadi barometer penilaian kita. Karena tidak ada informasi ter-update yang kita dapatkan. Paling hanya kejadian 5 atau 6 bulan yang lalu," kata dia.
Dia mengatakan, pemerintah bisa saja tidak dapat menyampaikan keseluruhan anggaran dan rencana penggunaannya kepada publik. Akan tetapi, setidaknya masih sempat mengumumkan keterhubungan anggaran antara manajemen kepemerintahan dengan program pembangunan dan pemberdayaan yang dijalankan.
"Tapi kalau mau supaya lebih transparan ya umumkan saja ke publik," sebutnya.
Dia menyebutkan, Gubernur harus tegas memerintahkan kepada setiap pimpinan OPD untuk menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diterima kepada masyarakat. Hal tersebut penting dilakukan, karena pemanfaatan anggaran dilakukan oleh setiap OPD. Sedangkan pertanggungjawabannya harus disampaikan oleh Gubernur di setiap akhir tahun anggaran.
"Apalagi ini sudah penghujung tahun. Sementara realisasi APBD 2021 sudah sejauh mana, masyarakat tidak tahu. Jangan sampai yang digunakan hanya anggaran pembiayaan saja. Belanja tidak ada tapi di laporan habis terpakai. Gubernur perlu pikirkan ini sehingga tidak menimbulkan spekulasi penilaian tentang kegagalan pemimpin daerah," imbuhnya.
Salah satu ciri dari pemerintahan yang baik, lanjut Musa, adalah menginformasikan setiap keberhasilan maupun kegagalan yang diperoleh kepada publik. Sayangnya, banyak instansi atau OPD di lingkungan pemerintah yang tidak transparan menyampaikan informasi tentang penggunaan anggaran di lingkup OPD terkait.
"Kita hanya berharap, pemimpin daerah dalam hal ini Gubernur mampu mendorong setiap OPD agar lebih terbuka kepada publik. Karena sasaran penilaian bukan bermuara kepada pimpinan OPD, tetapi kepada pimpinan daerah," pungkasnya. (PB25)
