Tolitoli Zero Kasus Aduan Pelayanan Publik, Ombudsman RI Sebut Dua Kemungkinan
KABAR INSPIRASI - Ombudsman RI Perwakilan Sulteng menggelar diskusi tentang partisipasi kampus dan masyarakat terhadap pengelolaan pengaduan dan pelaporan atas pelayanan publik di Kabupaten Tolitoli Kamis, 26 Oktober 2023.
Kegiatan yang diselenggarakan seharian di kampus Universitas Madago ini melibatkan Pemda Tolitoli, sahabat ombudsman Kabupaten Tolitoli, mahasiswa dan tokoh masyarakat.
Hadir sebagai pembicara utama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, SH, MH, bersama sejumlah asisten ombudsman dari Ombudsman RI.
Kegiatan ini digelar untuk menindak lanjuti catatan stastik laporan masyarakat atas pelayanan publik di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2023, tercatat 0 alias Zero kasus aduan.
Olehnya diperlukan sosialisasi yang intens pada masyarakat tentang tata cara pengaduan dan pelaporan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.
"Kami melakukan kegiatan ini karena sudah mendekati akhir tahun 2023, dan Kabupaten Tolitoli tercatat zero case aduan masyarakat pada pelayanan publik,'' kata Iqbal dalam pidatonya membuka kegiatan tersebut.
Artinya ada 2 kemungkinan lanjut Iqbal bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan publik pemerintah dinilai sangat prima atau bagus sekali atau masyarakat kurang memahami akan hak dan kewajibannya atas pelayanan publik pemerintah?.
''Ini yang perlu dilakukan pengkajian," tambahnya.
Dari 12 kabupaten dan 1 kota di Sulteng, saat ini telah selesai dilaksanakan survey kepatuhan atas 14 standar pelayanan publik.
Pada tahun lalu, Kabupaten Tolitoli berada di zona kuning pada penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.
Baik penyelenggaraan sarana dan prasarana layanan maupun kemampuan aparat Pemda dalam melayani masyarakat masih tergolong belum memuaskan.
Hal ini diakui pula oleh Asisten 1 Pemkab Tolitoli, Ir. Munawar, yang hadir sebagai narasumber bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng.
Baca Juga: GAPKI dan PWI Sulteng Gelar Workshop Wartawan Angkat Isu Konflik Agraria dan Implikasi Hukum di Indonesia
"Olehnya kami membutuhkan masukan dan bimbingan juga dari ombudsman untuk memperbaiki sistem sarana dan prasarana serta kompetensi pelayanan Pemda Tolitoli kepada masyarakat," jelasnya.
Diskusi tentang pelaporan dan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik ini berlangsung alot namun penuh keakraban.
Diskusi juga diselingi berbagai kuis dan simulasi cara menilai penyelenggaraan pelayanan publik secara sederhana yang diajarkan para Asistem ombudsman RI dari pusat kepada relawan sahabat ombudsman dan mahasiswa yang memenuhi kampus Madago tersebut. ***
