Tiang di Trotoar Hambat Akses Disabilitas, Ombudsman Minta Pemko dan BP Batam Tinjau Ulang
batampos - Trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua pejalan kaki justru membatasi ruang gerak penyandang disabilitas di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Deretan tiang besi yang dipasang di sejumlah titik, tidak hanya di Kawasan Mega Mall, tapi juga di One Batam Mall, Batam Center, membuat akses pedestrian semakin sulit untuk dilalui.
Akibatnya, penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda, kesulitan melintasi jalur yang semestinya dapat diakses tanpa hambatan.
Pantauan Batam Pos, Selasa (10/11), tiang-tiang besi tersebut berdiri di sepanjang akses trotoar. Pemasangannya membuat ruang gerak semakin sempit. Jalur yang semestinya dapat digunakan berbagai kalangan, termasuk pengguna kursi roda, menjadi sulit dilalui.
Ketika aksesnya terhalang, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling berisiko kehilangan hak untuk bergerak secara mandiri.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari, mengatakan pengelolaan trotoar dan fasilitas pedestrian di Batam berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama organisasi perangkat daerah yang menangani perhubungan dan infrastruktur jalan.
Ia mendorong agar pemasangan tiang tersebut ditinjau kembali dan dimodifikasi sehingga tidak menghalangi akses masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Menurut Lagat, langkah yang harus dilakukan bergantung pada status kepemilikan fasilitas dan pihak yang memasang tiang tersebut.
Jika trotoar merupakan aset pemerintah, pemasangannya harus dievaluasi. Sementara jika merupakan fasilitas milik swasta, perlu dipastikan apakah pemasangan tersebut telah memperoleh izin.
"Kalau itu punya pemerintah berarti harus ditinjau ulang kembali cara pemasangannya," tegas Lagat, Selasa (10/11) siang.
Saat ditanya apakah pemasangan tiang tersebut berpotensi melanggar hak penyandang disabilitas untuk melintas, Lagat meminta pemerintah terlebih dahulu memeriksa alasan dan pertimbangan di balik pemasangan fasilitas tersebut.
Ia mengatakan setiap pemasangan pembatas di fasilitas pedestrian harus memiliki dasar dan kajian yang jelas. Apalagi, jika keberadaannya justru mengurangi fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki.
"Jika ada keluhan dari masyarakat, ada pemasangan itu bisa ditinjau ulang. Tinjau ulang," tegas dia.
Lagat memahami pemasangan tiang mungkin dimaksudkan untuk mencegah sepeda motor masuk ke trotoar sehingga fasilitas tersebut tidak rusak. Namun, tujuan itu tidak boleh mengabaikan hak pengguna lainnya.
"Pertimbangannya misalnya agar menjaga trotoar itu supaya tidak dimasuki motor dan tidak rusak," katanya.
Sebaliknya, jika pemasangan dilakukan di atas fasilitas milik swasta tanpa izin, persoalannya perlu ditelusuri lebih lanjut.
Menurut dia, pemasangan fasilitas yang hanya mengutamakan kepentingan pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat juga perlu dievaluasi.
Persoalan akses trotoar bagi penyandang disabilitas sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Pasal 18 menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik. Sementara Pasal 97 dan Pasal 101 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin infrastruktur serta menyediakan fasilitas pejalan kaki yang mudah diakses penyandang disabilitas.
Artinya, trotoar bukan sekadar jalur yang tersedia secara fisik. Fasilitas tersebut juga harus bisa digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki keterbatasan mobilitas.
Dishub Bantah Memasang Tiang di One Batam Mall
Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam membantah menjadi pihak yang memasang tiang besi di kawasan One Batam Mall. Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Dishub Batam yang menaungi hal itu, Wendy Paratama, bantah pemasangan tersebut bukan dilakukan oleh instansinya.
"One Mall bukan Dishub," kata Wendy, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, pembangunan awal trotoar atau pedestrian di kawasan tersebut merupakan bagian dari pembangunan jalan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU), khususnya bidang Bina Marga.
Sementara itu, pengelolaan pedestrian baru menjadi bagian dari tanggung jawab Dishub dalam dua tahun terakhir.
Menurut Wendy, kewenangan pihaknya lebih berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas pedestrian, termasuk mengusulkan perbaikan jika ditemukan kerusakan.
"Kalau ada kerusakan di pedestriannya mungkin kita bisa wacanakan untuk perbaikan, itu saja gambarannya," ujarnya.
Terkait siapa yang memasang tiang besi tersebut, Wendy menduga pemasangan dilakukan pihak pengelola pusat perbelanjaan. Ia mengaku telah menelusuri informasi kepada petugas lalu lintas dan tidak menemukan adanya pembangunan tiang oleh pihak Dishub.
"Coba cek Mega Mall lagi. Feeling aku (yang pasang) di sana. Karena sudah lacak sama orang lalu lintas belakang, tidak ada mereka bangun itu," katanya.
Pemko Batam Telusuri Pihak yang Memasang
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kota Batam sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan pihaknya akan menelusuri terlebih dahulu siapa yang memasang tiang besi di kawasan Mega Mall dan One Batam Mall.
Ia mengaku belum dapat memastikan pihak yang bertanggung jawab karena masih membutuhkan informasi dari organisasi perangkat daerah terkait.
"Sebentar saya cari informasinya," kata Yusfa saat dikonfirmasi Batam Pos, Selasa (10/11) sore.
Ketika ditanya apakah Pemko Batam akan mengevaluasi pemasangan tersebut agar penyandang disabilitas tetap bisa menggunakan trotoar, Yusfa mengatakan perlu memastikan terlebih dahulu pihak yang melakukan pemasangan.
"Sebentar saya tanya ke orangnya dulu. Saya tak bisa jawab soalnya saya tak tahu siapa yang memasang. Nanti saya tanya ke Bina Marga atau siapa yang memasang itu. Sebentar saya cari informasi untuk yang di Mega Mall sama yang One Batam Mall," ujarnya. (*)
