• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Terkait Isu Mahar Jabatan Kepsek, Ini Saran Ombudsman Malut
PERWAKILAN: MALUKU UTARA • Senin, 13/09/2021 •
 
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Sofyan Ali (Foto : Haliyora.id)

Ternate, Maluku Utara - Mencuatnya isu praktek jual beli jabatan Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara beberapa hari terakhir mendapat sorotan Ombusman Perawakilan Provinsi Maluku Utara.

Kepala Perwakilan Obudsman Provinsi Maluku Utara, Sofyan Ali, meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan atau membuat aduan kepada Ombudsman agar diinvestigasi.

"Saya minta pihak yang merasa dirugikan agar segera membuat laporan atau aduan ke kami (Ombudsman) supaya kami melakukan investigasi atas dasar laporan atau aduan warga," ujar Sofyan saat ditemui Haliyora, Jum'at (10/09/2021).

Sofyan menyebut jika betul praktik jual jabatan itu betul dan dilakukan oleh pejabat maka perbuatan tersebut sangat tidak patut. "Ini adalah perbuatan yang tidak patut kalu memang betul dilakukan oleh pejabat tertentu," ujarnya.

Menurut Sofyan, meski masih bersifat informasi (isu) namun secara kelembagaan tidak bisa mengklaim bahwa itu ada atau tidak, karena belum melakukan investigasi.

Bagi pihak-pihak yang merasa sebagai korban atau dirugikan, kata Sofyan, dapat  melaporkan ke Ombudsman sebagai dugaan mal administrasi atau bisa langsung melaporkan ke pihak berwajib karena sudah masuk dalam unsur pidana, sebab ada proses permintaan imbalan dan itu sudah masuk kategori pungli.

"Kita tidak bisa serta merta melakukan investigasi, karena Ombudsman mempunyai ketentuan, yakni  jika ada korbannya bersifat individu maka kita harus mendapatkan laporan secara langsung dari korban barulah kemudian kita lakukan investigasi. Jadi sekali lagi saya persilahkan kepada mereka yang merasa menjadi korban terkait masalah ini untuk melaporkan atau mengadukan langsung kepada Ombudsman atau instansi hukum lainnya," pungkas Sofyan. (Ecal-1)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...