Temuan Ombudsman Babel Terkait SPMB 2025/2026: Favoritisme Sekolah Bikin Overload Pendaftaran
BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 sudah berjalan. Dari hasil pengawasannya, Ombudsman Babel menemukan favoritisme sekolah membuat overload pendaftaran.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy usai memimpin langsung mengunjungi SDN 15 dan SDN 6 Pangkalpinang pada Kamis 12 Juni 2025.Wisata Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Yozar, pengawasan dilakukan guna melihat langsung proses SPMB pada jenjang SDN yang telah memasuki tahap verifikasi. Pada sesi diskusi tanya jawab, pihak sekolah mengutarakan adanya lonjakan pendaftar calon peserta didik (CPD) yang melebihi kuota rombongan belajar (rombel) yang tersedia. Hal ini mengindikasikan adanya stigma favoritisme dikalangan masyarakat, sehingga kurangnya CPD pada beberapa SD dan penyebarannya tidak merata.
"Favoritisme terhadap sekolah tertentu masih menjadi trend dikalangan masyarakat. Kita harus berupaya menghilangkan favoritisme sekolah agar animo masyarakat lebih merata terhadap pemilihan sekolah sehingga tidak terjadi lonjakan pendaftaran CPD. Kita usahakan CPD terdistribusikan adil merata sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan Dinas Pendidikan terkait," kata Yozar.
Selanjutnya, Ombudsman Babel menemukan fakta yang cukup mengejutkan di lapangan yang harus menjadi atensi seperti pada proses verifikasi data seleksi SPMB TA 2025/2026. Masih ditemukan adanya orang tua/wali CPD yang tetap bertahan mendaftarkan anaknya pada sekolah (tidak mencabut berkas pendaftaran) tertentu, walaupun secara regulasi juknis tidak bisa mendaftar di sekolah tersebut dan atau memang tidak lulus perangkingan skor, bahkan sampai tahap pendaftaran ditutup pun pihak orangtua/wali belum mencabut berkas di sekolah. Wisata Kepulauan Bangka Belitung
"Kami memahami jika setiap orang tua pasti ingin yang terbaik bagi anak, apalagi dalam memperoleh pendidikan. Namun alangkah baiknya jika seluruh pihak bisa saling menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak," imbuhnya.
"Akhirnya yang menjadi korban adalah CPD. Oleh karena itu, kami selalu mengimbau untuk Dinas Pendidikan maupun orang tua dapat berkomitmen melaksanakan SPMB dengan tidak menambah rombel dan sesuai aturan yang berlaku," tambah Yozar.
Ombudsman Babel memberikan apresiasi kepada seluruh Tim SPMB yang ada di sekolah-sekolah. Namun diharapkan pihak sekolah dapat lebih giat menyosialisasikan juknis ataupun hal-hal teknis lainnya kepada wali murid agar pelayanan SPMB dapat berjalan sebagaimana mestinya.
